JAKARTA, KOMPAS.com — Beberapa partai kelas menengah seperti Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menolak mengusung calon presiden yang berdarah. Artinya, calon presiden yang memiliki jejak kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) tak akan dicalonkan oleh partai tersebut.

"Kami menolak mencalonkan capres yang ‘berdarah’, ya yang memiliki track record pelanggaran HAM," kata Wakil Sekjen DPP PBR Koster Rinaldi J Silaban dalam diskusi Partai Politik Bicara HAM di kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Jalan Borobudur, Jakarta, Kamis (12/3). 

Dikatakan Koster, PBR sekarang ini mayoritas kader adalah mantan aktivis dan korban pelanggaran HAM, karena itu mereka menolak Capres yang tak pro penuntasan kasus HAM.

Sementara itu, menurut caleg PKB Faisol Riza, partainya juga tak mengusung capres maupun caleg yang terlibat pelanggaran HAM. "Parpol selama ini menolak kasus Semanggi I dan II sebagai pelanggaran HAM. Itu sudah PR besar bagi partai kami untuk menuntaskan di tataran Dewan," ujar caleg dari Dapil DKI Jakarta yang mantan aktivis dan pernah dicullik 12 Maret sepuluh tahun silam.
 
Sedangkan menurut anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PPP Lukman Hakim Saifuddin, caleg yang diajukan partai itu harus punya komitmen untuk menuntaskan pelanggaran HAM. "Komitmen dari para caleg itulah kuncinya," jelas Lukman.

Sementara itu, menurut anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI P Firman Jaya Daeli, partainya juga berkomitmen untuk mengagendakannya. "Kalau masalah mengusung capres yang tak punya track record pelanggaran HAM itu jelas," ujarnya. 

Namun saat ditanya mengenai kedekatan Capres PDI-P Megawati dengan Wiranto dan Prabowo, Firman hanya menjelaskan pertemuan Mega-Wiranto itu Wiranto yang mendatangi Mega.