Depok, Kompas –  Demokrasi bukan sekadar pemilu. Lebih dari itu, demokrasi adalah ruang tempat keadilan ditegakkan serta hak asasi manusia dan kesetaraan dijamin. Dengan substansi demikian, Pemilihan Umum 2009 hanyalah ruang inisiasi pembaruan yang selayaknya dipandang sebagai arena strategis untuk melibatkan seluas-luasnya partisipasi publik.

Dalam konteks itu, korban dan pejuang HAM mulai Selasa (17/3) hingga Jumat mendatang menggelar Kongres Pejuang HAM. Tema utama dalam kongres itu adalah ”Ruang Politik Pemajuan HAM”.

Kongres yang dihadiri perwakilan korban dari seluruh Indonesia tersebut digelar di Wisma Makara Universitas Indonesia. Hadir dalam kongres itu antara lain adalah Azwar Kaili mewakili korban kasus Talangsari, Murtala mewakili korban DOM di Aceh, Utomo mewakili keluarga korban penghilangan paksa, serta Sumarsih yang merupakan keluarga korban kasus Semanggi.

Dalam pembukaan kongres itu, Wakil Koordinator Kontras Indria Fernida mengatakan, Pemilu 2009 adalah momentum untuk kembali mengangkat hak asasi manusia sebagai isu utama politik di Indonesia. ”Sayang, kita ketahui, partai politik masih terlihat belum memadai untuk sebuah perubahan radikal,” kata Indria.

Menurutnya, kongres yang digelar selama empat hari itu diarahkan untuk membangun gerak bersama para korban untuk merebut kembali ruang politik demi pemajuan HAM. Harus jujur diakui selama sepuluh tahun reformasi berbagai penguatan institusi negara ternyata belum cukup untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat.

Konflik sosial

Konflik sosial terjadi dan kerap berujung pada kekerasan berdimensi pelanggaran hak asasi manusia. ”Pemenuhan kewajiban negara dalam pemajuan, perlindungan, dan penegakan HAM tidak terwujud,” kata Indria.

Demikian juga dengan mekanisme keadilan transisional sebagai keberanian politik nasional untuk memutus rantai impunitas pun telah kehilangan momentumnya. (JOS)