DEPOK – Sebanyak 100 pejuang hak asasi manusia dari 24 provinsi menyerukan sikap golput dalam Kongres Pejuang HAM Nasional yang diselenggarakan pada 17-20 Maret 2009 di Wisma Makara UI, Depok.

"Calon-calon presiden yang mulai diusung parpol tak ada yang berani menyentuh isu pelanggaran HAM yang terjadi sejak tahun 1965 hingga sekarang," ujar Ketua Perkumpulan Kontras Zumrotin K Susilo dalam Kongres nasional, Jumat (20/3/2009).

Dia meyakini, perjuangan menuntut penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Indonesia masih panjang. Caranya, jelas Zumrotin, dengan mengumpulkan persamaan-persamaan kecil dalam persamaan yang dibentuk dalam satu jaringan.

Sedangkan Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim menilai penuntasan ratusan kasus pelanggaran HAM masih stagnan. Lantaran reformasi yang digulirkan sejak tahun 1998 hanya membuat perubahan formal, tanpa menyentuh yang substansial.

Dia pun menyadari kehadiran Komnas HAM belum bisa efektif untuk menegakkan HAM, karena penyelesaiannya terkait pula urusan politik dan ekonomi global. "Kita butuh gerakan rakyat yang mengganggu pemimpin pemerintahan, seperti aksi kamisan yang dilakukan di Istana Kepresidenan," terangnya.

Sosiolog UI Thamrin Amal Tamagola yang juga aktif dalam Kontras menyatakan, kekuatan akar rumput (grass root) akan mampu menyodok kekuasan yang kuat jika bersatu dalam satu wadah yang solid. "Harus ada partai baru yang menampung orang-orang yang golput dan para korban kekerasan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia," terangnya.

Menurutnya, pembentukan partai tersebut sebagai strategi merebut kekuatan politik dan pemerintahan. Pada tahun 2019, ujar Thamrin, partai tersebut diprediksi bakal mampu menempatkan orang-orang potensial dalam pemerintahan yang bisa menuntaskan pelanggaran HAM.

"Mari kita bentuk Partai Korban Indonesia," pungkasnya. (lsi)