Kekerasan Menjelang Pemilu di Papua

ABEPURA-Serangkaian kekerasan terjadi di Papua menjelang pemungutan suara untuk pemilihan umum. Hingga kemarin, situasi di sejumlah kota di pulau kepala burung itu masih mencekam. Sebagian warga takut keluar rumah untuk menggunakan hak pilihnya. Sejauh ini aparat telah menahan 14 warga setempat yang diduga terlibat tindak kekerasan.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Widodo Adi Sutjipto menuding ada upaya kelompok tertentu untuk menggagalkan pemilihan umum di Papua. "Kejadian itu telah merobek keamanan yang kondusif menjelang pemilu," kata Widodo dalam jumpa pers di kantornya di Jakarta kemarin.

Ketegangan terjadi sejak Selasa lalu. Saat itu aparat menangkap Markus Haluk, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah. Markus dituduh menyebarkan informasi dan provokasi untuk memboikot pemilu.

Kemudian serangkaian aksi kekerasan meletup sejak Rabu dinihari. Sebuah bom rakitan meledak di jembatan Muara Tamim, perbatasan Papua dengan Papua Nugini. Pada saat hampir bersamaan gedung rektorat Universitas Cenderawasih di Waena dibakar. Penyisiran polisi berujung pada penahanan delapan mahasiswa di asrama Ninmin.

Rabu malam, sekitar pukul 20.30, lima warga pendatang diserang oleh orang tak dikenal di daerah Wamena, Jayawijaya. Akibatnya, tiga orang tewas dan dua lainnya luka-luka. Hanya berselang dua jam, tangki nomor 11 di depo Pertamina di Biak meledak. Api yang merembet ke perumahan di sekitar tangki merenggut nyawa seorang penduduk.

Dinihari kemarin, sekitar pukul 01.00, seratusan orang tak dikenal menyerang kantor Kepolisian Sektor Abepura, Jayapura. Dalam kejadian itu, satu orang tewas tertembak.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyesalkan rangkaian kekerasan tersebut. Kontras meminta semua pihak menahan diri. "Hindari meluasnya konflik dan hentikan represi terhadap masyarakat sipil," kata Wakil Koordinator Badan Pekerja Kontras Indria Fernida A. dalam siaran persnya.

Adapun Human Rights Watch mendesak pemerintah Indonesia melakukan investigasi tidak memihak atas kerusuhan tersebut. "Pemerintah harus melakukan investigasi yang serius, tak masalah ke mana bukti-buktinya mengarah," kata Brad Adams, Direktur Asia Human Rights Watch. TJAHJONO | CUNDING | ANTON | GUNANTO | MARIA