Mendesak Pemerintah SBY Mengedepankan Dialog Dalam Penyelesaian Konflik di Tanah Papua
Mendesak Pemerintah SBY Mengedepankan Dialog Dalam Penyelesaian Konflik di Tanah Papua
Komponen masyarakat sipil menyatakan sangat prihatin dengan peningkatan eskalasi kekerasan yang terjadi di Tanah Papua dan meminta kepada berbagai pihak untuk segera menghentikan kekerasan dan melakukan dialog.
Berbagai peristiwa kekerasan yang terjadi di Papua saat ini merupakan reaksi dari ketidak tegasan pemerintah dalam menjalankan Undang-undang otonomi khusus di Papua yang menyebabkan tidak tuntasnya penanganan konflik yang sedang terjadi di Papua ditambah lagi dengan respon yang sangat represif terhadap berbagai tuntutan warga Papua atas penyelesaian berbagai kasus pelanggaran HAM, kesejahteraan dan keadilan, bahkan terjadi separatisasi terhadap berbagai gerakan dan tuntutan rakyat Papua. Kami juga meminta kepada semua pihak untuk menggunakan cara-cara yang damai dalam memperjuangkan aspirasi dan tuntutan mereka.
Rangkaian teror yang terjadi di Papua khususnya di Kota Jayapura dan Wamena, mulai dari penyerangan Mapolsekta Abepura, pembakaran Rektorat Uncen, rentetan pembunuhan tukang ojek di Wamena, teror bom dan isu-isu yang disebarkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab hingga membuat masyarakat resah, harus mendapat perhatian serius utamanya Pemerintah Daerah. Penambahan pasukan dan pergerakan pasukan TNI/Polri di Papua juga tidak dapat dilakukan tanpa melalui persetujuan otoritas sipil dalam hal ini Presiden, termasuk juga persetujuan dari pemerintah daerah di Papua. Wakil Gubernur Papua, Alex Hesegem SE telah mengatakan bahwa terkait kasus penyerangan dan pembakaran serta rangkaian teror tersebut, bukan dilakukan separatis, tetapi merupakan aksi kriminalitas1. Kami menilai bahwa instansi militer setempat berpotensi ikut menambah kisruh persoalan. Sebab pernyataan-pernyataan mereka terlalu prematur dan sama sekali tidak didasarkan pada bukti-bukti yang cukup. Kecurigaan terhadap TNOPM sama sekali tak akan menolong pemerintah dalam menyelesaikan gejolak yang terjadi.
Dalam konteks pelaksanaan Pemilu 2009, berbagai peristiwa teror dan kekerasan yang terjadi di Papua saat ini tidak boleh mengalihkan perhatian kita terhadap kejujuran dan kebersihan Pemilu 2009 di Papua termasuk juga dalam proses Perhitungan Hasil Pemilu 2009 di Papua. Momentum Pemilu kali ini haruslah dijadikan sebagai sarana penciptaan demokrasi dan perdamian bagi masyarakat Papua.untuk mewujudkan Papua tanah damai
Untuk sementara kami menyimpulkan bahwa modus kekerasan menunjukkan tipologi pelaku yang khusus, yaitu ada pelaku yang memang sangat terlatih dalam melakukan serangan kekerasan termasuk menggunakan senjata api. Tetapi juga di sisi lain, ada pelaku lapangan dengan menggunakan pemuda-pemuda yang mudah terpancing oleh informasi yang menyesatkan dan insiden kekerasan itu sendiri.
Berdasarkan perkembangan situasi di Papua, maka dengan ini kami menyatakan:
- Mendesak Pemerintahan SBY – JK untuk mengambil inisiatif dialog yang berkelanjutan sebagai upaya menyelesaikan konflik di Papua secara damai.
- Kami juga meminta semua pihak untuk menahan diri dan tidak terprovokasi dengan berbagai peristiwa, issu mau pun teror yang berkembang akhir-akhir ini serta tidak tidak menggunakan cara-cara kekerasan dan
- Kami juga berharap aparat keamanan khususnya kepolisian dapat bertindak profesional dengan mengedepankan prinsip-prinsip HAM dalam menyikapi kasus-kasus kekerasan yang terjadi. Kami menghkhawatirkan upaya berlebihan yang dilakukan kepolisian dapat menjadi bagian dari masalah Papua apalagi terjebak dalam provokasi dari pihak lain.
Demikianlah siaran pers ini kami sampaikan, atas perhatian dan dukungan semua pihak kami sampaikan terima kasih.
Jakarta, 17 April 2009,
1Cenderawasih Pos 16 April 2009, Jayapura
