No        : Istimewa
Sifat     : Surat Terbuka
Hal       : Sikap PPP pada Agenda HAM

Kepada Yang Terhormat,
Bapak Suryadharma Ali
Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan  
Di-
         Tempat

Salam sejahtera,
Kami mensyukuri proses pemilu legislatif berlangsung secara damai tanpa tindak kekerasan yang berarti. Meskipun kami juga menyesalkan adanya persoalan DPT yang membuat rakyat kehilangan hak pilihnya. Tetapi kami berharap proses ini dapat diperbaiki dan Pemilu Presiden dapat terselenggara secara damai.

Dalam menyikapi Pemilu Presiden ini, kami berharap agar partai-partai politik yang berkompetisi tetap menaruh perhatian pada agenda hak asasi manusia, khususnya penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Sungguh mengkhawatirkan karena saat ini hampir semua partai politik berkoalisi untuk mempertahankan kekuasaanya, termasuk berkoalisi dengan para pelaku pelanggar HAM yang bermaksud terlibat dalam politik kekuasaan di masa yang akan datang.

Untuk itu kami perlu mengingatkan pada seluruh partai politik, bahwa pelanggaran hak asasi manusia itu telah menjadi kesepakatan internasional sebagai musuh seluruh umat manusia (hostis humanis generis). Sehingga para pelaku kejahatan tidak dapat berlindung dibalik kekuasan sebagai Presiden/Wakil Presiden sekalipun.

Kami juga mengingatkan kepada partai politik terhadap apa yang terjadi pada pemimpin-pemimpin negara seperti Pinochet, Charles Taylor, Saddam Hussain, Omar Al-Bashir menjadi target dunia internasional bagi pertanggungjawaban mereka atas tindak pelanggaran yang mereka lakukan. Kami berharap hal itu tidak dialami oleh pemimpin negeri ini.  Pelaku kejahatan hak asasi manusia, sampai kapanpun dan dalam identitas apapun tidak akan lepas dari jerat hukum, terutama hukum HAM internasional (no save heven Principle). Sehingga kekuasaan sesungguhnya tidak dapat digunakan sebagai tameng bagi peniadaan hukum (impunity).

Sejauh ini, kami melihat bahwa PPP masih berkomitmen untuk penegakan hukum dan penghormatan HAM, sebagaimana disebutkan dalam visi partai. Untuk mewujudkannya, kami berharap penguatan rakyat dan hak asasi manusia menjadi salah satu agenda pada kampanye pilpres yang akan datang. Namun saat ini juga kami melihat bahwa konstelasi Pilpres ini sangat mengkhawatirkan. Hampir semua partai politik berusaha untuk mempertahankan kuasanya dengan menggandeng banyak pihak untuk berkoalisi demi kepentingan politik semata.

Berdasarkan uraian diatas, Pertama kami meminta PPP tidak larut dengan agenda jangka pendek kekuasaan, dengan menisbikan visinya tentang penghormatan terhadap HAM. Kedua, kami berharap PPP mengutamakan etika dan moral untuk mengambil jarak dengan para pelaku pelanggaran HAM, dalam upaya merebut kekuasaan pada politik elektoral ini. Kekuasan harus mengabdi bagi kemashalatan rakyat bukan penghianatan kemanusiaan.  Demi kepentingan rakyat dalam pemenuhan kesejahteran, keamanan, keadilan dan kebenaran. Kami berharap koalisi yang dibangun tidak hanya sebatas pembagian kekuasaan semata, tetapi juga dengan upaya untuk penghormatan, pemenenuhan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial Budaya dan Hak Sipil-Politik.

Jakarta, 3 Mei 2009

Tuti KotoKeluarga Korban Penculikan dan Penghilangan Paksa
Sumarsih, Keluarga Korban Trisakti Semanggi
RuminahKeluarga Korban Tragedi Mei 1998
Suciwati Keluarga Korban Pembunuhan Aktivis HAM Munir
Bedjo Untung, Korban Tragedi 1965/1966
Kabul, Keluarga Korban Talangsari 1989
Amang, Keluarga korban Tragedi Mei 1998
Benny Biki, keluarga korban Tanjung Priok