Jakarta, CyberNews. Guna mendukung upaya Polri dalam membangun institusi pemolisian yang demokratis dan akuntabel, dukungan dan kawalan oleh berbagai kalangan masyarakat sipil sangatlah dibutuhkan, terlebih kalangan masyarakat
sipil yang bergerak dalam penegakkan isu keadilan dan HAM maupun reformasi.

Salah satu inisiatif yang hadir adalah mengembangkan pengetahuan dalam memahami pemolisian (understanding policing) baik secara konseptual maupun analisa praktis bagi para aktivis HAM. "Inisiatif yang disampaikan Amnesty International ini lebih jauh lagi dikembangkan guna mendorong reformasi institusi kepolisian di beberapa negara," demikian siaran pers yang diterima SM CyberNews dari Sespim Polri, Selasa (28/7).

Di Indonesia, buku panduan "Memahami Pemolisian" ini telah dipublikasi oleh Amnesty Internasional pada November 2008 dan menjadi salah satu referensi yang juga digunakan oleh masyarakat maupun anggota kepolisian di berbagai negara.

Untuk membuka ruang interaksi belajar bersama dan pembangunan trust building, maka Sespim Polri bekerja sama dengan Amnesty Internasional, Federasi KontraS, KontraS, Perkumpulan Praxis, dan IOM, akan menyelenggarakan Seminar "Memahami Pemolisian : Menuju Profesionalisme POLRI".

Kegiatan ini merupakan sebuah wahana untuk mempertemukan anggota kepolisian khususnya tingkat manajer dengan kelompok masyarakat sipil dari berbagai daerah di Indonesia yang selama ini berinteraksi dan bersinggungan langsung dengan kepolisan di wilayahnya.

Lebih jauh lagi, kegiatan ini menjadi ruang penting penting media komunikasi dan belajar untuk mengefektifkan fungsi dan peran polisi dan masyarakat; kepolisian profesional yang melayani masyarakat dan menghormati HAM serta masyarakat sipil yang memiliki kemampuan monitoring anggota dan kepolisian (oversight) yang konstruktif.

( MH Habib Shaleh / CN08 )