Jakarta, Kompas – Menjelang berakhirnya masa kerja Kabinet Indonesia Bersatu pada Oktober mendatang, tak ada lagi tanda-tanda penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia berat yang masih menggantung. Berkaca dari lima tahun masa kerja kabinet pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu, respons pemerintah atas dugaan pelanggaran HAM berat sudah lama terhenti.

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Usman Hamid menyampaikan hal itu kepada Kompas, Senin (24/8) di Jakarta. ”Jikapun diproses, kesan yang muncul malah jadi politis karena menjelang berakhirnya kabinet,” kata dia.

Beberapa kasus dugaan pelanggaran HAM berat yang masih menggantung adalah peristiwa Trisakti, Semanggi I dan II, serta penghilangan orang. Menurut Usman, penyelesaian dugaan pelanggaran HAM berat terkesan menimbulkan dilema etis bagi unsur pemerintah. ”Padahal, Presiden tahun lalu menyampaikan akan menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat,” kata Usman.

Tak terselesaikannya kasus pelanggaran HAM berat pada masa lima tahun pemerintahan Yudhoyono akan menjadi unsur masukan Kontras kepada Presiden. Masukan itu akan disampaikan secara resmi.

”Langkah pemerintah efektif apabila ada pembenahan dalam penyelesaian kasus HAM ke depan. Masa kerja lima tahun lalu akan menjadi audit lembaga di bawah Presiden yang bertanggung jawab atas kasus HAM,” tambah Usman.