*irvan sugito
MedanBisnis – Medan
Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu) meragukan keakuratan data yang dimiliki Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tidak Kekerasan (Kontras) Sumut. Data dimaksud terkait tindak kekerasan yang dilakukan polisi terhadap masyarakat sipil. Poldasu juga menyesalkan sikap Kontras yang memublikasikan data tersebut tanpa berkoordinasi terlebih dahulu.

“Seharusnya Kontras juga melaporkan kepada kami, sehingga bisa diketahui tingkat kebenarannya. Kalau begini, betul atau tidaknya data itu siapa yang tahu. Datanya saja tidak pernah kami lihat,” kata Kepala Bidang Humas Kombes Pol Drs H Baharudin Djafar MSi, kepada wartawan, Minggu (4/10).

Seperti diketahui, Koordinator Kontras Sumut Diah Susilowati memaparkan kepada media massa, angka kekerasan selama Mei-Agustus 2009 meningkat 22 kasus dibandingkan periode sebelumnya Januari-April 2009 yang mencapai 67 kasus. Data tersebut juga menyebutkan kenaikan signifikan terjadi pada tindak kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian, yakni bertambah menjadi 61 kasus pada Mei-Agustus 2009, dari yang sebelumnya hanya 40 kasus pada Januari-April 2009.

Selain aparat kepolisian, kata Diah ketika itu, kekerasan juga dilakukan oleh birokrat dalam bentuk pembiaran terhadap kasus-kasus yang dialami masyarakat. Kasus tersebut antaralain kasus perburuhan di Kota Medan yang tidak ditindaklanjuti Dinas Tenaga Kerja, dilakukan Orang Tidak Dikenal (OTK) sebanyak enam kasus dan oknum TNI lima kasus.

Sebagai institusi tertinggi Polri di Sumut, lanjut Baharuddin, Poldasu seharusnya menerima laporan terkait kasus tindak kekerasan yang terjadi di masyarakat. Apalagi kekerasan tersebut dilakukan oleh oknum polisi yang bisa berdampak terhadap citra Kepolisian. “Jika dilaporkan dan terbukti akurat, tentunya data itu sangat membantu kami dalam memperbaiki kinerja kepolisian yang lebih baik, tapi itu tidak mereka (Kontras) lakukan,” sesalnya.

Kendati tidak sepenuhnya menepis temuan Kontras tersebut, mantan Wadir Intelkam Poldasu itu mengatakan pentingnya informasi dari masayarakat dan lembaga-lembaga swadaya, termasuk Kontras. Hal ini demi mewujudkan citra kepolisian yang lebih baik di masa depan. Sebagai instutisi, katanya lagi, Polri juga akan memberikan sanksi tegas kepada polisi yang melakukan kekerasan.

“Mungkin saja dari temuan tersebut sudah ada polisi yang dipecat dengan tidak hormat. Tentunya, hal ini dilakukan dengan cara-cara yang profesional,” tegasnya.