KontraS Aceh: Penyiksaan Biasa di Kepolisian

Banda Aceh | Harian Aceh – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh menilai oknum polisi di Aceh biasa menyiksa warga sipil. Namun demikian, tidak ada upaya serius menindak oknum polisi yang menyimpang dari tugasnya.

“Tidaklah berlebihan kalau kami menganggap penyiksaan di kepolisian adalah hal lumrah dan menjadi trend untuk mengungkap sebuah kasus seperti dialami Irham Mahmud, guru SDN 1 Lampeuneurut saat ditahan di Poltabes Banda Aceh yang seolah telah dijadikan tindakan pembenaran untuk mendapatkan pengakuan tersangka,” kata Wakil Koordinator KontraS Aceh Asiah Uzia, Rabu (16/12).

 

Kata Asiah, KontraS Aceh berharap kepolisian tidak menutup-nutupi tindak kekerasan yang sering dilakukan aparatnya dan benar-benar menghukum si pelaku.

“Sanksi diberikan harus tegas dan tidak hanya sekedar rekayasa kepolisian demi menjaga citra. Proses hukum berjalan harus mampu memastikan tidak ada lagi kasus kekerasan oleh polisi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya guna menjunjung tinggi perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat,” sebutnya.

Selain penyiksaan terhadap guru SDN 1 Lampeuneurut yang terjadi di akhir 2009, kata Asiah, KontraS Aceh juga menemukan tiga kasus penyiksaan atau pembunuhan di luar proses hukum yang dilakukan polisi.

Asiah menguraikan, pada 3 Juni 2009, terjadi penyergapan sekelompok masyarakat yang diduga sebagai penculik di Desa Jengki, Peureulak Timur, Aceh Timur. Dalam kejadian itu, polisi diduga kuat langsung menembak secara serampangan yang ditujukan ke arah gubuk tempat korban berada sehingga mengakibatkan dua korban diduga penculik meninggal. Polisi pada saat itu berdalih telah terjadi kontak senjata, tetapi warga di lokasi mengatakan tidak terjadi kontak senjata.

Penemuan kedua pada 9 Juli 2009, yakni penangkapan Susanto, 28, yang diduga sebagai pencuri ban sepeda motor di Krueng Raya di sebuah warung di Krueng Raya. Dalam penangkapan tersebut terjadi pemukulan terhadap tersangka karena mencoba melarikan diri. Tersangka ditahan di Polsek Krueng Raya. Besoknya, 10 Juli 2009, sekitar pukul 15.00 WIB polisi membawa tersangka ke RS Zainoel Abidin. Sekitar pukul 16.30 WIB tersangka meninggal dan polisi menelepon keluarga untuk menyerahkan mayatnya. Keluarga menemukan sejumlah bekas luka di sekujur tubuh korban yang diduga akibat penganiayaan berat selama dalam tahanan.

Sementara ketiga, terjadi pada 19 Juli 2009, pembunuhan di luar proses hukum terhadap Said Yusuf Bin Ibrahim, 35, tersangka perampokan di perairan Selat Malaka yang kemudian ditahan di Polres Aceh Timur. Pada 21 Juli 2009 sekitar pukul 10.30 WIB, keluarga menerima informasi korban sudah meninggal dunia. Sekitar pukul 12.00 WIB, bersama dengan pihak kepolisian Peurelak, keluarga datang ke Rumah Sakit Idi untuk mengambil jenazah korban. Di sekujur tubuh korban ditemukan sejumlah luka memar dan sayatan yang diduga akibat penganiayaan berat selama ditahan.

Dari ketiga kasus tersebut, kata Asiah, tidak ada upaya serius kepolisian untuk menindak aparatnya yang melakukan penyimpangan. Polisi lebih suka berdalih bahwa telah melakukan tugasnya sesuai prosedur.

“Kalaupun ada sanksi yang diberikan tidak tegas dan hanya sebatas sanksi indisipliner yang sama sekali tidak seimbang dengan dampak kekerasan dialami korban,” katanya.

Sementara Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Farid AS membantah pernyataan Kontras tersebut. Kata dia, setiap oknum polisi di Aceh yang bertindak tidak sesuai prosedur dan aturan pasti ditindak tegas seperti kasus di Krueng Raya, Aceh Besar.

“Kita tindak tegas para pelaku itu, dari mulai mendapat kurungan penjara sesuai keputusan pengadilan sampai penundaan kenaikan pangkat sesuai aturan yang berlaku di kepolisian,” kata Farid yang dhibungi, kemarin. (cqi)