Indra Subagja – detikNews

Jakarta – Keinginan Fraksi Partai Golkar agar Soeharto juga diusulkan memperoleh gelar pahlawan seperti halnya Gus Dur dikritik. Figur Soeharto dinilai masih menyimpan persoalan.

"Jika keinginan memberi status pahlawan kepada Gus Dur itu diikuti oleh pemberian status serupa kepada Soeharto, maka hal itu bisa dinilai memanfaatkan sosok Gus Dur. Ini jauh dari etika politik," kata Koordinator Kontras, Usman Hamid melalui telepon, Senin (4/1/2010).

Menurut Usman, status hukum terakhir Soeharto adalah tersangka perkara korupsi, dan bukti legalnya kuat. Karena itulah sebabnya Kejaksaan Agung tidak pernah melakukan deponeering atas Soeharto.

"Kejaksaan Agung malah memperkarakan itu lewat gugatan perdata. Jadi, cara Golkar itu tak fair, tak patut, tak menghormati fatsun politik reformasi. Cara-cara seperti ini tak akan membawa kemajuan dan kedewasaan dalam berpolitik," terangnya.

Gus Dur, dikenal sebagai sosok yang memajukan perdamaian dan perlindungan demokrasi terhadap kaum minoritas yang lemah dan marjinal. "Dan mengapresiasi jasa seseorang saat hidupnya adalah sikap mulia, terlebih jika didasari oleh ketulusan politik," tutupnya.

Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto berharap agar Soeharto juga diusulkan mendapatkan gelar pahlawan. Seperti halnya Gus Dur, Soeharto juga dinilai memiliki jasa yang besar bagi bangsa.