TEMPO Interaktif, Jakarta – Satuan Tugas Khusus Pemberantasan Mafia Hukum mulai memetakan modus operandi mafia hukum.

Kali ini Satuan Tugas akan menggandeng beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat seperti Indonesian Corruption Watch (ICW), Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (Mappi), Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (Leip), dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) dalam proses pemetaan tersebut.

"Agenda Satgas hari ini, jam 9 pagi pemetaan modus operandi mafia hukum dengan teman-teman LSM itu," ujar Sekretaris Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, Denny Indrayana melalui pesan singkatnya, Kamis (14/1) pagi.

Pembahasan pemetaan ini rencananya akan dilakukan pada pukul 09.00 Wib di kantor UKP4, Jalan Veteran Nomor 3 Jakarta Pusat. Selain akan membahas pemetaan modus, tim juga akan menerima pengaduan dan audiensi dari Kontras di tempat yang sama, pada pukul 13.00 Wib.

Sebelumnya, Tim Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum ini sudah mengunjungi beberapa lembaga yang berkaitan dengan sistem peradilan. Kunjungan itu juga digunakan Tim Satuan Tugas untuk menjemput laporan dari masing-masing lembaga soal adanya kasus mafia hukum.

Lembaga yang dikunjungi antara lain, Mahkamah Konstitusi, Komisi Kejaksaan dan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Dephukham).