Anas: Tuntut Mundur SBY Tak Demokratis

Tanggapan atas Rencana Demonstrasi 28 Januari

JAKARTA – Rencana demonstrasi besar-besaran aktivis Gerakan Indonesia Bersih (GIB) dengan dukungan kelompok mahasiswa yang terhimpun dalam Kelompok Cipayung Plus mengusik kubu SBY. Sebab, aksi demonstrasi yang digelar pada 28 Januari di depan Istana Negara itu mengusung isu yang sangat sensitif, yakni SBY dituding gagal menjalankan pemerintahan.

"Bagaimana dasar rasionalitas pemerintahan divonis gagal dengan ukuran program seratus hari. Apalagi, program seratus hari di semua departemen dan kementerian sejauh ini berjalan baik," ujar Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum di gedung DPR kemarin (25/1).

Menurut dia, demonstrasi memang suatu proses yang wajar dan sah dalam demokrasi. Tapi, pelaksanaannya harus sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri. Dalam konteks itu, tegas Anas, mosi tidak percaya, apalagi tuntutan mundur kepada SBY, termasuk berseberangan dengan prinsip demokrasi.

      "Bagaimana ada mosi tidak percaya dari ribuan orang kepada pemerintahan baru yang dipilih secara demokratis oleh lebih dari 70 juta  pemilih," katanya.

      Anas menambahkan, demokrasi akan sehat dan berguna bagi rakyat kalau dijalankan secara  konstitusional. Bukannya dijalankan dengan mengikuti selera masing-masing orang. "Kalau itu sampai terjadi, demokrasi akan jatuh ke jurang anarki. Itu memang harapan orang-orang yang pantas diragukan kewarasannya," kritik Anas, pedas.

      Ada rencana untuk menggelar aksi tandingan" "Tidak terpikir oleh Demokrat untuk bikin demo tandingan. Agenda lain sebagai penanda seratus hari itu juga tidak ada," jawab mantan ketua umum PB HMI itu.

      Terpisah, puluhan aktivis GIB kemarin mematangkan rencana aksi demonstrasinya di Sekretariat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Jalan Sam Ratulangi, Jakarta Pusat. Tampak hadir sejumlah pentolannya, seperti Yudi Latief, Effendi Gazali, Usman Hamid, Ray Rangkuti, Chalid Muhammad, Dita Indahsari, Marwan Batubara, dan Haris Rusli Moti.

      Mewakili para aktivis, Usman Hamid menjelaskan bahwa massa akan berkumpul di depan gedung Indosat, Jalan Medan Merdeka Barat. Tepat pukul 13.00, mereka akan melakukan long march menuju Istana Presiden. "Kami mengajak seluruh rakyat untuk menggabungkan diri," kata koordinator Kontras itu.

      Pakar komunikasi politik UI Effendi Gazali, dengan nada bercanda, mengatakan, dalam aksi demonstrasi nanti, mereka akan me-launching lagu berjudul Ku Yakin SBY Gagal. "Kami menilai SBY gagal memimpin negara ini," ujarnya.

      Dia juga memastikan GIB dalam melakukan aksinya selalu mengedepankan etika. Yang mereka lakukan juga aksi damai dan tidak ditunggangi atau dibiayai siapa pun. Bahkan, gerakan tersebut steril dari peran tokoh-tokoh parpol.

      GIB mencatat lima bentuk kegagalan pemerintahan SBY. Yakni, gagal melindungi kedaulatan dan ketahanan ekonomi nasional; gagal menegakkan negara hukum; gagal melakukan pemberantasan korupsi; gagal menyejahterakan dan melindungi petani, buruh, nelayan, kaum miskin perkotaan, dan buruh migran; serta gagal mencerdaskan dan menyehatkan kehidupan bangsa.

      "Penyebab kegagalan itu adalah faktor kepemimpinan SBY yang lemah, yang lebih mengutamakan program pencitraan ketimbang program riil dalam kehidupan rakyat," ungkap Usman Hamid.