Laporan: Wahyu Sabda Kuncahyo

Jakarta, RMOL. Hari ini (Jumat, 29/1) Komisi Nasional Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) menggelar  konferensi pers tentang "Kinerja 100 Hari SBY-Boediono: Kapolri, Jaksa Agung, dan Menkumham Harus Prioritaskan HAM".

Menurut Koordinator Kontras Usman Hamid, Kontras ingin menyoroti secara khusus kinerja pemerintahan SBY-Boediono dari tiga jabatan strategis di kabinet, yaitu Jaksa Agung, Menteri Hukum dan HAM, dan Kapolri.

Kapolri harus mempersiapkan visi baru agenda pembenahan akuntabilitas Polri, baik secara eksternal maupun internal. Agenda ini harus menjangkau semua anggota Polri.

Sementara itu, untuk Menteri Hukum dan HAM, Kontras meminta Menkumham mempersiapkan portofolio yang membangun mainsetreaming HAM dengan lebih jelas. Menkumham harus berperan aktif mengusulkan kepada Presiden untuk menindaklanjuti rekomendasi DPR dalam kasus orang hilang serta memberikan usulan terhadap legislasi yang melindungi HAM.

Untuk Jaksa Agung, harus segera menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM dengan melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu dan peninjauan kembali kasus Munir. [fik]