TEMPO Interaktif, SURABAYA – Jaringan Masyarakat Anti Kekerasan (Jamak) Jawa Timur mendesak penyelenggara negara ikut menyelesaikan kekerasan berbasis agama yang marak terjadi di Jawa Timur. “Secara nasional, 30 persen kekerasan berbasis agama terjadi di Jawa Timur,” kata anggota Jamak yang juga Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Surabaya Andy Irfan Junaidi, usai menemui Gubernur Soekarwo, Kamis (25/3).

Menurut Andy, pada tahun 2009 terdapat 12 kasus yang berkaitan dengan aliran keagamaan dan keyakinan yang berujung pada tindak kekerasan. Selama Januari hingga Februari terjadi empat kasus, Juni satu kasus, Oktober hingga November tujuh kasus.

Tindakan kekerasan berbasis agama dipicu oleh dua hal yaitu fatwa sesat yang dikeluarkan MUI terhadap aliran kepercayaan tertentu, serta desakan masyarakat yang menilai sepihak terhadap kesesatan aliran tertentu. “Dari kasus-kasus tersebut selalu disertai penyerangan, perusakan, intimidasi dan pengusiran. Sedangkan pemerintah membiarkan masalah ini,” ujar Andy pula.

Koordinator Jamak, Pendeta Simon Filantropa mendesak gubernur agar tidak membiarkan terjadinya kekerasan. “Harus ada upaya serius dari penyelenggara negara dalam hal ini gubernur,” kata pendeta Simon.

Dalam pertemuan tertutup dengan gubernur, kata Simon, gubernur menyambut baik desakan Jamak dan meminta dibentuknya sebuah tim kecil yang beranggotakan Jamak dan beberapa perwakilan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. “Tim berkoordinasi dan memberikan masukan kepada gubernur untuk mengambil langkah jika terjadi tindakan kekerasan berbasis agama,” papar Simon. ROHMAN TAUFIQ.