Aksi demonstrasi menuntut pembubaran satuan polisi pamong praja (Satpol PP) dilakukan berbagai unsur massa di Balai Kota DKI, Kamis (15/4), setelah insiden Koja menewaskan tiga orang dan mencederai ratusan orang lainnya.

Aksi dilakukan antara lain oleh Koalisi Pembubaran satpol PP, yang dibentuk sejumlah lembaga swadaya masyarakat termasuk Kontras, Walhi dan Imparsial.

"Kami menuntut agar Peraturan daerah tentang Trantib yang dijadikan dasar pembentukan Satpol PP ditinjau ulang,"kata Victor da Costa, juru bicara koalisi.

Victor mengatakan tuntutan itu didasarkan pada rekam jejak Satpol PP yang dianggap sudah sering melampaui kewenangannya melakukan tindak penertiban.

Menurut Victor, selain kasus Koja di Jakarta, insiden serupa juga sudah sering terjadi di banyak daerah lain di Indonesia.

"Polisi saja tidak boleh bertindak begitu, apalagi ini hanya satuan ketertiban yang dibentuk berdasar Perda,"tambah Victor.

Setelah demonstrasi Koalisi bubar, kini Balaikota DKI dipenuhi ratusan orang simpatisan Forum Betawi Rempug (FBR) dan simpatisan PPP, Partai Demokrat serta berbagai elemen lain.

Mereka juga mendesak agar Satpol PP dibubarkan.

Tarik-ulur

Pasukan Satpol PP di Jakarta baru merayakan ulang tahun dengan sebuah prosesi meriah Kamis pekan lalu (8/4).

Dalam acara itu ribuan anggota Satpol PP memadati arena lapangan Monumen Nasional dan menggelar berbagai acara seni.

Gubernur Fauzi Bowo pada kesempatan itu mengatakan agar Satpol PP membenahi citranya yang terlanjur dipandang miring.

"Bersama-samalah dengan masyarakat lewat komunikasi yang intensif untuk mengurangi pandangan negatif,"kata Gubernur.

Dua hari sebelum pernyataan itu muncul, seorang remaja yang diduga pengamen tewas setelah dikejar Satpol PP hingga tercebur ke Sungai Banjir Kanal Timur (10/4).

Akibatnya berbagai elemen masyarakat miskin Jakarta seperti pengamen dan pengemis mendatangi Balai kota dan menggelar aksi demo menuntut pembubaran satpol PP.

Menanggapi hal itu, Fauzi Bowo mengatakanperan Satpol PP masih dibutuhkan .karena itu tidak akan dibubarkan

"Pelaksanaan perda perlu ada yang mengawal dan perlu ada yang menyampaikan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan masyarakat," katanya di Balai Kota DKI.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah memerintahkan agar rencana renovasi kawasan makam Mbah Priok yang berujung rusuh, dihentikan sementara.

Sementara pemerintah DKI akan menentukan sikap termasuk terkait desakan pembubaran Satpol PP dalam pertemuan berbagai pihak, Kamis pukul 1600 di Balai Kota DKI.