Jakarta – Surya- Diangkatnya sejumlah aktivis kemanusiaan ke Partai Demokrat (PD) dinilai sebagai strategi mengecoh publik untuk mencitrakan partai sebagai partai progresif yang sejalan dengan gagasan dan visi yang selama ini diperjuangkan oleh para aktivis.

Penilaian itu dilontarkan Ketua SETARA Institute, Hendardi. “Kita tahu dan paham betul reputasi dan kinerja pemerintahan SBY terhadap penegakan HAM. Tidak ada penyelesaian sungguh-sungguh terhadap kejahatan HAM masa lalu,” kata Hendardi, di Jakarta, Sabtu (19/6).

Dalam kepengurusan baru PD, tercatat nama pegiat HAM Rachalan Nashidik dan PD sempat meminang Koordinator Kontras, Usman Hamid, meski belakangan Usman menolak permintaan itu.

Lebih lanjut Hendardi mengatakan, para aktivis itu hanya sekadar tempelan untuk memoles citra peduli HAM. Padahal, agenda HAM misalnya terkait penyelesaian kasus penghilangan orang secara paksa dan inisiatif membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang nyaris hilang dari agenda pemerintah.

“Agenda penegakan HAM itu telah menjadi mandat legal pemerintahan, tapi SBY tidak berbuat apa-apa,” papar Hendardi, “Jadi apalagi yang bisa diharapkan dari prestasi semacam ini?” timpalnya.

Bukan Gemuk

Menghadapi berbagai kritik, Ketua Umum PD Anas Urbaningrum tidak bersikap reaktif. Ia berjanji menunjukkan kerja nyata di berbagai bidang, termasuk penegakan HAM.

“Kita sadar 2014 adalah tantangan sesungguhnya. Semua departemen menjadi juru bicara gagasan tersebut bagi kemajuan bangsa,” tandasnya.

Menjawab pertanyaan gemuknya kepengurusan DPP PD periode 2010-2015, Anas

berdiplomasi kepengurusannya tidak gemuk, tetapi besar.

“Susunan kepengurusan besar beda dengan gemuk, kalau gemuk kan tupoksi tidak jelas, tapi kalau besar, sesuai dengan tupoksi,” katanya.

Susunan kepengurusan PD yang besar itu, kata Anas, menjadikan PD tanggap dan cekatan terkait pemerintahan dan pelayanan publik. “Itu tujuan kita, reformasi dan restrukturisasi Partai Demokrat,” katanya.

Diberitakan sebelumnya nama-nama baru mengisi kepengurusan PD, seperti Andi Nurpati (komisioner KPU), Ulil Absar Abdala, pegiat Jaringan Islam Liberal, Deny Keilimang (advokat). nkcm