Menurut dia, masih banyak agenda utama reformasi militer yang terbengkalai. Belum tercapainya amanat reformasi itu menjadi ukuran sejauh mana militer bisa dikatakan sebagai institusi yang profesional dan akuntabel.

Menurut Haris, hak pilih TNI dalam pemilu akan memiliki efek politik yang lebih besar dalam konteks politik lokal (pemilu daerah) dan akan menempatkan komandan militer teritorial sebagai aktor politik yang menentukan. “Fakta-fakta tersebut menunjukkan bukti abainya komitmen TNI atas kontrol sipil,”ujarnya.

Untuk itu, Kontras meminta pemerintah dan DPR kembali memprioritaskan penyelesaian agenda prioritas reformasi TNI yang hingga saat

Meski berbagai kalangan menilai belum saatnya TNI menggunakan hak pilih, mantan Panglima TNI Endriartono Sutarto mengatakan hak pilih prajurit TNI harus dikembalikan pada 2014. “Tidak memilih di dua pemilu (2004 dan 2009) seharusnya sudah cukup untuk menegaskan prajurit TNI sudah dewasa untuk berdemokrasi secara benar,” kata Endriartono seusai penutupan Seminar Keamanan Nasional, di gedung Lembaga Ketahanan Nasional, kemarin.

Menurut dia, publik tidak perlu khawatir TNI terpecah karena perbedaan pilihan hak politik. “Seperti buruh pabrik cat tidak mungkin buat cat merah saja karena pilih PDIP, juga tidak mungkin buat cat kuning saja karena pilih Golkar, dan seterusnya,”ujar Endriartono.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa menyatakan, hak pilih TNI bergantung pada UndangUndang TNI, apakah akan direvisi atau tidak hak pilihnya. ● RENNY FIRIA SARI I ARYANI KRISTANTI