Gaji Hanya Rp 3 Juta, Jenderal Miliki Rekening Miliaran Janggal

Jakarta – Kontras mencium ada kejanggalan dalam rekening Rp 95 miliar milik seorang perwira tinggi Polri dilaporkan ke Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Rekening itu harus diaudit.

Kejanggalan itu terlihat berdasarkan data yang dimiliki Kontras. Data itu menunjukkan, gaji Pati Polri berkisar Rp 3 juta. Perwira Menengah Rp 2,6 juta, Perwira Pertama Rp 1,5 juta hingga Rp 2,4 juta, Bintara Rp 1,2 juta hingga Rp 2 juta, dan Tamtama Rp 900 ribu hingga Rp 1,6 juta.

"Ini kan ada yang janggal," kata Wakil I Koordinator Kontras, Indria Fernida, jumpa pers seputar Hari Bhayangkara ke-64 di kantor Kontras, Jalan Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (29/6/2010).

Menurut dia, perlu ada audit investigasi guna mengungkap rekening tersebut. Masalah rekening ini sebaiknya tidak diselesaikan dengan kode etik atau pun pelanggaran disiplin Polri.

"Tetapi pidana. Rekening ini kan soal serius menyangkut Polri," ujarnya.

Indira mengatakan, Polri bisa mengkoordinasikan dengan lembaga lain seperti Kompolnas dan BPK.

"Ini perlu untuk akuntable Polri. Selama ini kan Polri selalu bilang saya akuntable tetapi orang-orang tidak percaya. Karena itu, persoalan ini harus diaudit supaya jelas," papar dia.

ICW dan Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan temuan rekening Rp 95 miliar milik seorang perwira tinggi Polri ke Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. ICW berharap laporan itu dapat membongkar mafia hukum.

Berkas temuan disampaikan langsung oleh Koordinator ICW Danang Widoyoko pada Rabu (16/6/2010), dia diterima Denny Indrayana di Kantor Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, Jl Veteran III, Jakarta.(aan/ndr)

Gaji Hanya Rp 3 Juta, Jenderal Miliki Rekening Miliaran Janggal

Jakarta – Kontras mencium ada kejanggalan dalam rekening Rp 95 miliar milik seorang perwira tinggi Polri dilaporkan ke Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Rekening itu harus diaudit.

Kejanggalan itu terlihat berdasarkan data yang dimiliki Kontras. Data itu menunjukkan, gaji Pati Polri berkisar Rp 3 juta. Perwira Menengah Rp 2,6 juta, Perwira Pertama Rp 1,5 juta hingga Rp 2,4 juta, Bintara Rp 1,2 juta hingga Rp 2 juta, dan Tamtama Rp 900 ribu hingga Rp 1,6 juta.

"Ini kan ada yang janggal," kata Wakil I Koordinator Kontras, Indria Fernida, jumpa pers seputar Hari Bhayangkara ke-64 di kantor Kontras, Jalan Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (29/6/2010).

Menurut dia, perlu ada audit investigasi guna mengungkap rekening tersebut. Masalah rekening ini sebaiknya tidak diselesaikan dengan kode etik atau pun pelanggaran disiplin Polri.

"Tetapi pidana. Rekening ini kan soal serius menyangkut Polri," ujarnya.

Indira mengatakan, Polri bisa mengkoordinasikan dengan lembaga lain seperti Kompolnas dan BPK.

"Ini perlu untuk akuntable Polri. Selama ini kan Polri selalu bilang saya akuntable tetapi orang-orang tidak percaya. Karena itu, persoalan ini harus diaudit supaya jelas," papar dia.

ICW dan Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan temuan rekening Rp 95 miliar milik seorang perwira tinggi Polri ke Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. ICW berharap laporan itu dapat membongkar mafia hukum.

Berkas temuan disampaikan langsung oleh Koordinator ICW Danang Widoyoko pada Rabu (16/6/2010), dia diterima Denny Indrayana di Kantor Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, Jl Veteran III, Jakarta.