Kontras Tak Setuju Satpol PP Dipersenjatai

Medan(MedanPunya.Com) Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyatakan keberatannya atas wacana mempersenjatai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang diajukan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.

Kepala Operasional Kontras Jakarta Indria Fernida menyatakan, keberatan Kontras dalam hal ini, karena melihat kejadian pengusuran Tanjung Priok yang memakan korban jiwa dari masyarakat sipil dan Satpol PP dan puluhan lainnya terluka.

Tanpa dipersenjatai, Kontras menilai Satpol PP bertindak dengan kekerasan hingga menimbulkan korban jiwa saat pengusuran tersebut.

Indria menilai, wacana yang diajukan mendagri tersebut seakan-akan menimbulkan gejolak baru. Sedangkan, pihak keamanan Negara, yakni Kepolisian dan TNI didorong untuk menekankan tindakan kekerasan.

Namun, muncul ide yang tidak beralasan kuat dengan mempersenjatai Satpol PP meski pun hanya Komandan saja.” Tidak ada alasan, saya pikir polisi ataupun militer mendorong upaya persuasive ataupun dialog dengan terbuka kepada masyarakat.

Tapi disisi lain ada wacanan yang mendorong upaya berbuat kekerasan. Menurut kami yang penting mengevaluasi keberadaan Satpol PP itu sendiri ditingkat Pemda,” ujar Indria.

Ia pun mengajak melihat tragedi berdarah evakuasi makam Al Arif Billah Hasan bin Muhammad Al Haddad atau biasa dikenal dengan nama Mbah Priok di Tanjung Priok.

Dalam hal tersebut, Kontras menilai bahwa, kordinasi antara Satpol PP dengan pihak Kepolisian dinilai tidak solid. Proses evakuasi yang secara prosedur harus mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian, nyatanya tidak ada dilapangan.

“Dalam kerangka desentralisasi agak tidak tampak fungsi kordinasi apa yang terjadi di Tanjung Priok menunjukkan kegamangan Satpol PP. Polisi tidak berani bertindak, tapi Satpol PP butuh dukungan,” jelasnya.

Menurutnya, langkah yang paling penting dilakukan adalah memberdayakan lebih mendalam keberadaan Polisi Masyarakat (Polmas) sebagai ujung tombak yang paling dekat dengan masyarakat.

Jika hal ini terealisasi, gangguan keamanan dan ketertiban ditengah-tengah masyarakat dapat segera diantisipasi sedini mungkin. “Sebaiknya langkah yang tepat adalah memberdayakan lebih lagi Polisi Masyarakat,” pungkasnya.***mpc-mdn2

Kontras Tak Setuju Satpol PP Dipersenjatai

Medan(MedanPunya.Com) Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyatakan keberatannya atas wacana mempersenjatai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang diajukan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.

Kepala Operasional Kontras Jakarta Indria Fernida menyatakan, keberatan Kontras dalam hal ini, karena melihat kejadian pengusuran Tanjung Priok yang memakan korban jiwa dari masyarakat sipil dan Satpol PP dan puluhan lainnya terluka.

Tanpa dipersenjatai, Kontras menilai Satpol PP bertindak dengan kekerasan hingga menimbulkan korban jiwa saat pengusuran tersebut.

Indria menilai, wacana yang diajukan mendagri tersebut seakan-akan menimbulkan gejolak baru. Sedangkan, pihak keamanan Negara, yakni Kepolisian dan TNI didorong untuk menekankan tindakan kekerasan.

Namun, muncul ide yang tidak beralasan kuat dengan mempersenjatai Satpol PP meski pun hanya Komandan saja.” Tidak ada alasan, saya pikir polisi ataupun militer mendorong upaya persuasive ataupun dialog dengan terbuka kepada masyarakat.

Tapi disisi lain ada wacanan yang mendorong upaya berbuat kekerasan. Menurut kami yang penting mengevaluasi keberadaan Satpol PP itu sendiri ditingkat Pemda,” ujar Indria.

Ia pun mengajak melihat tragedi berdarah evakuasi makam Al Arif Billah Hasan bin Muhammad Al Haddad atau biasa dikenal dengan nama Mbah Priok di Tanjung Priok.

Dalam hal tersebut, Kontras menilai bahwa, kordinasi antara Satpol PP dengan pihak Kepolisian dinilai tidak solid. Proses evakuasi yang secara prosedur harus mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian, nyatanya tidak ada dilapangan.

“Dalam kerangka desentralisasi agak tidak tampak fungsi kordinasi apa yang terjadi di Tanjung Priok menunjukkan kegamangan Satpol PP. Polisi tidak berani bertindak, tapi Satpol PP butuh dukungan,” jelasnya.

Menurutnya, langkah yang paling penting dilakukan adalah memberdayakan lebih mendalam keberadaan Polisi Masyarakat (Polmas) sebagai ujung tombak yang paling dekat dengan masyarakat.

Jika hal ini terealisasi, gangguan keamanan dan ketertiban ditengah-tengah masyarakat dapat segera diantisipasi sedini mungkin. “Sebaiknya langkah yang tepat adalah memberdayakan lebih lagi Polisi Masyarakat,” pungkasnya.***mpc-mdn2