VIVAnews – Sejumlah lembaga swadaya masyarakat mendatangi Mabes Polri untuk menanyakan dua hal, salah satunya rekening ‘gemuk’ sejumlah pejabat Polri. Dugaan ini termuat dalam laporan hasil analisis (LHA) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

“Soal LHA dipastikan pekan ini tetap akan diumumkan. Proses hukum secara keseluruhan rekening sekitar 1.100 akan dijelaskan berapa yg sudah disidik, diselesaikan,” kata salah satu perwakilan organisasi non-pemerintah, Usman Hamid usai bertemu Kapolri Jenderal Bambang Hendarso dan jajarannya, Senin 12 Juli 2010. Jawaban ini disampaikan Kapolri dalam pertemuan itu.

Selain itu, kata dia, kepolisian juga menjelaskan beberapa rekening yang didrop karena tidak ditemukan tindak pidana. “Termasuk orangnya sudah pensiun atau meninggal dunia.”

Salah satu aktivis Setara, Hendardi, menambahkan kepolisian juga harus mengusut bom molotov yang mendarat di kantor Majalah Tempo beberapa waktu lalu. Serangan bom ini hanya beberapa hari setelah Tempo menurunkan berita soal rekening gemuk polri tersebut.

“Yang penting dua peristiwa ini, bom molotov dan kekerasan (terhadap aktivis ICW Tama S Langkun).  Siapapun dengan mudah mengkaitkan dua kasus ini kepada kepolisian. Polisi harus serius ungkap kasus ini.” kata dia.

Dengan penyelidikan yang tuntas dan transparan, kepolisian akan mampu mendapat kepercayaan publik. “Tindakan hukum itu benar bukan rekayasa.”