Kapolres yang membiarkan aksi kekerasan di wilayahnya, akan dicopot.

VIVAnews – Sejumlah aktivis dari beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bertemu dengan Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri, Rabu 14 Juli 2010 di Mabes Polri. Mereka meminta Kapolri untuk memberantas tindak kekerasan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yang mengatasnamakan agama tertentu.

Salah satu perwakilan dari LSM yang turut dalam pertemuan itu, Rusmadi mengatakan Kapolri menyambut baik permintaan tersebut. Perwakilan dari Wahid Institut itu mengatakan Kapolri menjamin tak ada lagi aksi sweeping yang dilakukan oleh kelompok tertentu.

“Kapolri memberikan jaminan kepada kami menjelang Bulan Ramadhan tidak ada orang yang melakukan sweaping, tidak ada yang melakukan kekerasan atas nama agama,” kata Rusmadi usai bertemu Kapolri di Mabes Polri.

Kapolri, kata dia, mengatakan tindakan kekerasan di Indonesia harus dihentikan. “Kapolri menyambut positif bahwa kekerasan harus segera dihentikan, tidak boleh ada kekerasan kepada siapapun, oleh siapapun dan atas nama apapun,” kata dia.

“Kita komitmen dengan Kepolisian bahwa apapun tindakan kekerasan termasuk yang atas nama agama itu harus betul-betul kita cegah dan dengan itu kita melihat Indonesia akan menjadi negara yang beradap.”

Dia menambahkan, dalam pertemuan itu Kapolri juga berjanji akan memberikan tindakan tegas kepada para Kapolres di daerah-daerah yang membiarkan tindak kekerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu tersebut.

Tak main-main, dia mengatakan Kapolri berjanji akan mencopot Kapolres yang membiarkan kekerasan terjadi di daerahnya. “Maka beliau menjamin bahwa kalau ada Kapolres yang tidak bertindak tegas bila terjadi kekerasan, maka Kapolres itu bisa dicopot,” kata dia.

Sementara itu, Ketua Kontras, Usman Hamid mengatakan pertemuan itu juga membahas pembubaran pertemuan yang diadakan oleh anggota Komisi IX, Ribka Tjiptaning di Banyuwangi yang diduga dilakukan oleh Front Pembela Islam (FPI) dan beberapa ormas lainnya. Namun, kata Usman, hingga saat ini pihak Kepolisian masih menunggu keterangan pihak Ribka Tjiptaning untuk menindaklanjuti laporannya. Karena sejauh ini Polri masih sulit meminta keterangan Ribka.

“Mudah-mudahan dalam waktu dekat setelah mereka memberi keterangan, setidaknya ada tindakan Polri terhadap petugas di Banyuwangi. Kekeurangannya itu, belum memperoleh keterangan dari pelapor,” kata dia.

Hari ini beberapa lembaga mendatangi Mabes Polri untuk bertemu dengan Kapolri. Lembaga yang tergabung dalam rombongan ini antara lain Elsam, Kaukus Pancasila, KBR68H, PBHI Jakarta, PGI, YLBHI, dan Wahid Institute. Selain Usman Hamid, turut dalam rombongan itu diantaranya adalah Indria Fernida, Yenny Rosa Damayanti, Waya Sudirta (anggota DPD), Ahmad Yani (anggota DPR dari PPP), Thamrin Tamagola (Sosiolog UI).