Aksi kekerasan kelompok tertentu telah mengambil alih tugas dari penegak hukum.

VIVAnews – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) dan sejumlah elemen menemui Kepala Kepolisian RI, Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri. Mereka mendesak Polri untuk menindak tegas kelompok-kelompok yang melakukan kekerasan.

“Kami sangat menghawatirkan maraknya tindakan kekerasan yang dilakukan kelompok yang mengatasnamakan Islam, anti komunis, atau sentimen kedaerahan. Kami mendesak Kapolri mengambil sikap tegas dan memberi perhatian serius terhadap aksi kekerasan ini,” Kata Koordinator Kontras, Usman Hamid ketika tiba di Mabes Polri, Jakarta, Rabu 14 Juli 2010.

Dia mengatakan aksi kekerasan marak terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Aksi kekerasan kelompok tertentu itu telah mengambil alih fungsi penegakan hukum dari aparat penegak hukum.

Usman menambahkan, aksi kekerasan tersebut berlangsung di beberapa daerah di Indonesia dan menimpa kelompok berbagai kelompok minoritas.

Menurut Usman, Polri sebagai aparat penegak hukum seolah tidak berani melakukan tindakan terhadap kelompok-kelompok pelaku kekerasan tersebut, padahal Polri adalah aparat yang seharusnya memberikan rasa nyaman bagi masyarakat.

Bahkan, kata dia, Polri justru seolah membiarkan fungsi penegakan hukum diambil alih oleh kelompok-kelompok tersebut, sehingga menyebabkan munculnya dugaan publik bahwa Polri membentengi dan berada di balik aksi kekerasan tersebut.

“Tindakan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Aksi kekerasan ini hampir tidak pernah ditindak lanjuti secara hukum dan cenderung mengkriminalkan pihak yang menjadi korbannya,” kata dia.

Beberapa waktu yang lalu, terjadi beberapa peristiwa pembubaran forum masyarakat yang diduga dilakukan oleh kelompok tertentu, seperti pembubaran paksa kegiatan kunjungan kerja Anggota Komisi IX DPR di Banyuwangi beberapa waktu lalu. Selain itu juga telah ada pembubaran kegiatan yang diselenggarakan oleh Komnas HAM di Bogor beberapa waktu yang lalu.

Lembaga yang tergabung dalam rombongan ini antara lain Elsam, Kaukus Pancasila, KBR68H, PBHI Jakarta, PGI, YLBHI, dan Wahid Institute. Selain Usman Hamid, turut dalam rombongan itu diantaranya adalah Indria Fernida, Yenny Rosa Damayanti, Waya Sudirta (anggota DPD), Ahmad Yani (anggota DPR dari PPP), Thamrin Tamagola (Sosiolog UI).