INILAH.COM, Jakarta – Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Jaringan masyarakat sipil untuk kebebasan info publik, Kontras dan Imparsial meminta agar Presiden membentuk tim khusus untuk memantau kepolisian terkait dugaan kepemilikan rekening gendut Perwira Tinggi (Pati) Mabes Polri.

"Kita mengharapakan kalau sudah dibuka, kemudian Presiden sudah menerima itu, Presiden paling tidak membentuk tim independen untuk memverifikasi hasil pemeriksaan dari mabes Polri," ujar peneliti Divisi Investigasi ICW, Agus Sunaryanto di Mabes Polri, Jakarta, Senin (2/8).

Sebagaimana diberitakan, Mabes Polri hingga kini tetap bersikeras bahwa laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menyangkut rekening gendut Pati Mabes Polri tak dapat disampaikan ke publik secara detail karena hal tersebut bertentangan dengan undang-undang.

Empat lembaga tersebut menilai bahwa ada celah bagi polisi untuk dapat membeberkan rekening tersebut. Pasalnya di pasal 18 UU Keterbukaan Informasi Publik 14 tahun 2008. [iaf/mah]