RUU Intelijen Dinilai Tak Berperspektif HAM

TEMPO Interaktif, Jakarta – Rancangan Undang-undang Intelijen dinilai tidak berpersepektif hak asasi manusia (HAM). Hal itu mengemuka dalam diskusi "Mengurai Benang Kusut Regulasi Bidang Pertahanan dan Keamanan" di Jakarta kemarin.

Direktur Program Imparsial, Al Araf, mengatakan dasar pembuatan RUU Intelijen tidak terlalu memperdulikan HAM. Sebab, kata dia, RUU Intelijen terlihat lebih condong menggunakan dasar pasal 28 huruf j Undang-undang Dasar 45, yang menyatakan adanya pembatasan HAM yang ditetapkan oleh Undang-undang dibandingkan pasal 28 huruf i yang lebih memerdekakan HAM. “Perluasan kewenangan intelijen terlihat lebih menonjol,” kata dia.

Al Araf mengatakan perspektif HAM seharusnya dipakai dalam setiap rancangan beleid, terutama beleid soal yang sangat strategis seperti intelijen. “Itu jelas membantu intelijen untuk bisa bertindak sesuai tugas dan fungsi,” ujarnya.

Pengamat intelijen dari Uninversitas Indonesia, Andi Widjayanto, mengatakan soal pasal mana yang harus dijadikan dasar sangat tergantung pada situasi negara. Apabila negara dalam kondisi darurat perang, atau kondisi darurat lainnya, maka pembatasan HAM bisa diterima.

“Sebetulnya menciptakan hak asasi manusia yang kondusif justru malah bertolak belakang dengan kerja keamanan,” ujarnya.

Menurut Ketua Kelompok Kerja Reformasi Intelijen, Muhammad A.S. Hikam, memang antara intelijen dan HAM bertolak belakang. Dia mengatakan semangat RUU Intelijen ini bukan untuk memotong HAM dan menegakkan supremasi intelijen. “Tidak ada semangat untuk itu,” kata dia.

Hikam mengatakan penggunaan pasal 28 huruf j UUD 45 karena ada hak warga negara yang bisa diabaikan untuk keamanan negara. “RUU Intelijen ini tujuannya untuk keamanan negara, jadi boleh untuk sedikit mengabaikan hak,” ujarnya.

Adapun Puri Kencana Putri dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengatakan belum ada mekanisme koreksi dalam RUU Intelijen. Menurut dia, mekanisme koreksi penting untuk mengungkapkan segala bentuk praktek penyimpangan yang dilakukan intel. “Peluang pelanggaran HAM bisa diatur dalam mekanisme koreksi,” ujarnya.

l SANDY INDRA PRATAMA