Jakarta – Kinerja Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Malaysia mendapat sorotan tajam pasca insiden penangkapan 3 petugas DKP dan rencana ratusan WNI yang akan dihukum mati. Muncul desakan agar kinerja KBRI Malaysia diaudit.

"Sebaiknya KBRI Malaysia diaudit. Karena kita melihat ada problem soal pelayanan publik yang terabaikan," ujar Koordinator Komisi Untuk Orang Hilan dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar saat dihubungi detikcom, Selasa (24/8/2010).

Menurut Haris, selama ini Indonesia selalu kalah saat berdiplomasi dengan Malaysia. Hal itu dikarenakan kinerja KBRI Malaysia tidak pernah sungguh-sungguh berdiplomasi.

"Jangan hanya ngurusin perpanjangan paspor saja. Perlindungan warga negara itu lebih penting," kata Haris.

Haris menjelaskan, proses audit menjadi penting dilakukan untuk mengukur sejauh mana pelayanan KBRI Malaysia selama ini. Audit bisa dilakukan mulai dari fasilitas, sistem, hingga pimpinan.

"Sosok Da’i Bachtiar kan memang sudah kontroversial waktu zaman Kapolri. Sehingga kurangnya keterbukaan," jelasnya.

Sudah saatnya, lanjut Haris, jabatan duta besar diberikan kepada orang-orang yang memiliki kemampuan khusus diplomasi. Memiliki komitmen nasionalisme tinggi dan mempunyai upaya solutif.

"Masalah perbatasan sampai TKI ini kan sudah dari dulu. Begini-begini terus saja, tidak ada solusi," kritiknya.

Audit bisa dibentuk oleh Departemen Luar Negeri yang terdiri dari berbagai unsur. "Bisa akademisi, ahli politik internasional, dan lain-lain," tuturnya.

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu 3 petugas DKP Indonesia ditangkap Polisi Malaysia meski akhirnya dibebaskan. Selain itu juga ada 177 orang WNI yang terancam hukuman mati di Malaysia karena kasus narkoba.