JAKARTA: Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak calon Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) mendatang adalah sosok yang mampu memotong tradisi korupsi internal di lembaga itu dan menyetop pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

Koordinator Badan Pekerja Kontras Haris Azhar mengatakan hasil monitoring berkala Kontras mencuatkan sejumlah masalah empiris yang terjadi di tubuh kepolisian yaitu perilaku korup, kegamangan menghadapi  kelompok massa beridentitas komunalisme, dan minimnya akuntabilitas. Oleh karena itu, sambung dia, sosok Kapolri mendatang adalah orang yang mampu memotong tradisi buruk tersebut.

"Dia harus bisa membuktikan rekam jejak yang bersih dari praktek korupsi, pelanggaran HAM yang serius,  dan ‘kenekatan untuk memutus penyakit-penyakit konvensional pokok kepolisian," kata Haris di Jakarta dalam situsnya.

Pergantian Kapolri akan dilakukan pada Oktober 2010 di mana Kapolri Jendral Bambang Hendarso Danuri akan memasuki masa pensiun pada bulan tersebut. Sedikitnya ada enam perwira tinggi kepolisian yang akan bersaing menjadi komandan korps Bhayangkara itu.

Walaupun demikian, Haris menuturkan, harapan ideal tersebut harus dikompromikan dengan kenyataan pragmatis bahwa mengubah disiplin dan kultur kerja sekitar 400.000 personel Polri bukan pekerjaan mudah. Oleh karena itu, lanjutnya, upaya mengkoreksi persoalan internal kepolisian mungkin tidak akan rampung dalam satu dua kepengurusan Kapolri ke depan.

"Yang terpenting dan tak bisa ditawar-tawar adalah Kapolri ke depan harus mengupayakan koreksi tersebut secara progresif gradual," kata Haris. "Pergantian Kapolri sangat penting bagi perbaikan institusi Polri yang dalam waktu hampir setahun belakangan ini dalam sorotan negatif publik."

Kontras menilai rentetan masalah dalam setahun belakangan ini mencuat di tubuh kepolisian. Mulai dari kontroversi cicak – buaya, bocoran ke publik eks Kabareskrim Susno Duadji soal makelar kasus yang berujung pada penangkapan dan penahananya juga soal korupsi, data rekening gendut perwira tinggi, hingga resistensi Polri pada kerja Satgas Pemberantasan Mafia Hukum.

Organisasi itu juga menyatakan ada empat nilai dasar yang dapat dijadikan acuan dan relevan dengan dimensi kepemimpinan kepolisian saat ini. Empat hal itu adalah integritas, akuntabilitas, legitimasi, dan bisa dipercaya.

Sejumlah nama disebut-sebut dalam bursa pencalonan Kapolri saat ini. Mereka adalah Komjen Pol. Gories Mere, Komjen Pol. Ito Sumardi, Irjen Pol. Timur Pradopo, Irjen Pol. Nanan Soekarna, Irjen Pol. Oegroseno dan Komjen Pol. Yusuf Manggabarani. (msw)