JAKARTA–MI: Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Kekerasan (Kontras) Haris Azhar mengemukakan Kejaksaan Agung dapat berinisiatif untuk membicarakan perkembangan kasus Munir kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Hal ini tidak lepas dari asumsi bahwa kasus ini mendapat perhatian serius dari publik, metode pembunuhan, sosok  aktivis HAM Munir, dan pernyataan SBY perihal pentingnya pengusutan kasus tersebut.

Demikian disampaikan Haris saat ditemui Media Indonesia di acara aksi demok memperingati enam tahun pembunuhan Munir di Jakarta, Selasa (7/9). "Kejaksaan bisa meminta Presiden untuk memberikan arahan atau sikap pemerintah dan menginisiasi koordinasi. Saya khawatir. Kualitas politik saat ini harus menyeret presiden untuk memberikan arahan yang jelas," papar Haris.

Bersama aliansi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung ke dalam Sahabat Munir, Haris menyatakan berkas-berkas keputusan-keputusan perihal kasus Munir sudah diperiksa Komisi Yudisial termasuk hakimnya.

"Kita sudah datang juga ke Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Dari keduanya terindikasi ada dugaan proses persidangan yang tidak baik. Misalnya, kenapa KY melaporkan hasil pemeriksaan tidak dikomunikasikan ke pihaK Istana. Kedua, kenapa Satgas PMH tidak menindak lanjuti laporan kita," imbuh Haris. (*/OL-04)