Publik Berhak Tahu Siapa Dalang Pembunuh Munir
Pemerintah juga didesak untuk mempublikasikan laporan tahun 2005 dari tim pencari fakta pembunuhan Munir sebagai kunci mengungkap kebenaran.
Demikian disampaikan Nurkholis saat ditemui Media Indonesia di kantornya di Jakarta, Selasa (7/9) petang.
"Publik berhak tahu siapa dalang pembunuhan Munir. Hasil penyelidikan tim pencari fakta Munir hingga saat ini belum sekalipun dibuka dan diumumkan. Padahal, adalah hak publik untuk memperoleh kebenaran dan informasi mengenai siapa sesungguhnya yang diindikasikan sebagai dalang pembunuh Munir," papar Nurkholis mengutip rilis pers kepada Media Indonesia.
LBH menilai pembunuhan Munir dilakukan seacara terencana dan sistematis membutuhkan peran Badan Intelijen Negara (BIN) untuk menjelaskan kepada publik mengenai keterlibatan institusi dan beberapa agennya baik yang tahu atau terlibat cara langsung maupun dan tidak langsung dalam operasi pembunuhan Munir.
Selain itu, pembebasan tuduhan terhadap mantan deputi BIN Muchdi Purwoprandjono pada 31 Desember 2008 mengindikasikan pengadilan tersebut tidak memenuhi standar internasional keadilan.
"Ada tiga saksi kunci penuntut menarik kesaksian tersumpah mereka," imbuh Nurkholis yang mengenakan kemeja hitam.
"Tim khusus Komnas HAM pada Februari 2009 juga sudah mengidentifikasikan kesalahan dalam investigasi polisi. Mereka juga sudah merekomendasikan hal yang sama (investigasi polisi yang baru untuk kasus Munir)," pungkasnya.
Almarhmum Munir merupakan aktivis HAM Indonesia sejak zaman Orde Baru. Jabatan terakhirnya adalah Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau Hak Asasi Manusia Indonesia Imparsial. Ia juga pernah menjadi Ketua Dewan Pengurus KONTRAS dan Wakil Ketua Dewan Pengurus YLBHI.
Ia tewas dalam penerbangan Garuda dari Jakarta menuju Belanda, 7 September 2004 setelah mengeluh sakit perut selama berjam-jam. Otopsi pihak berwenang Belanda menemukan racun arsenik di tubuh Munir. (*/X-11)