Jakarta, 18/9/2010 (Kominfo-Newsroom) Calon Kapolri diharapkan mampu membersihkan institusinya dan melanjutkan reformasi birokasi serta tidak gagap dengan perkembangan globalisasi.

 

“Harapan kepada Kapolri yang baru sangatlah tinggi sebagaimana yang diinginkan masyarakat, mengingat institusi Polri adalah satu-satunya institusi yang dalam 10 tahun belakangan ini mengalami banyak loncatan, mulai dari kewenangan yang diberikan dan anggaran dari Rp3 triliun menjadi Rp30 triliun atau 10 kali lipat dari sepuluh tahun yang lalu,” ungkap Wakil Ketua Komisi III dari FPAN Tjatur Sapto Edi dalam diskusi di Warung Daun Jakarta, Sabtu (18/9).

Menurutnya, Polri sekarang sedang barada pada titik nadir. Kehadarian Kapolri yang baru diharapkan dapat mengubah institusi kepolisan menjadi lebih baik lagi, baik perubahan di dalam maupun di luar.

Saat ini, institusi kepolisan tidak mempunyai pengawasan, lebih-lebih kepolisian di daerah. Walaupun ada Kompolnas, ini dinilai belum maksimal, mengingat orang-orang yang ada di dalamnya adalah orang sibuk, sehingga tidak sempat mengawasi kinerja kepolisan.  Demikian juga dengan anggaran yang dimiliki Kompolnas berasal dari Polri juga, sehingga sulit menjadi Independen. “Satu-satunya pengawasan yang aktif adalah oleh DPR, namun DPR tidak mungkin bisa mengawasi Polri hingga sedetil-detilnya, apalagi sampai ke daerah,” tukasnya.

Ke depan, tambahnya, harus dipikirkan dimana letak Polri dalam struktur ketatanegaraan supaya dengan kewenangan yang luas bisa diawasi lebih baik dari sekarang.

Sementara itu, Ketua Panitia Akuntabilitas Publik Dewan Perwakilan Daerah Farouk Muhammad mengatakan siapapun Kapolri yang akan datang harus mempunyai konsekuensi yang jelas, jangan hanya memikirkan kepentingan dirinya.

Namun, siapapun figur Kapolri tidak akan bisa berbuat banyak, karena tidak ada korelasi kepemimpinan Kapolri dengan kinerja di lapangan. Biasanya kerja penegak hukum itu dapat dikatakan bagus hanya pada 100 hari pertama masa kerja. Selanjutnya, akan kembali seperti biasa alias kendor kinerjanya. "Ada biasanya di 100 hari pertama empat bulan lima bulan ke depan kendor lagi. Hal ini memang sudah menjadi versi subkultur tersendiri dari polisi,” jelasya.

Sedangkan Ketua Dewan Pengurus Komisi Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) Usman Hamid mengatakan Kapolri baru akan membawa harapan baru dan membawa atmosfir baru. “Saya mengharapkan Kapolri baru mempunyai prestasi yang baik sama dengan prestasi yang dilakukan BHD,” katanya.

BHD merupakan seorang Kapolri dalam sejarah kepolisian yang pernah memenjarakan mantan Jenderal Kopasus mengenai kasus Munir. Dalam sejarah, baru pertama kalinya Kapolri memenjarakan anak buahnya dalam kasus Susno Dauji. “Saya memberikan apresiasi kepada BHD, namun disayangkan di akhir-akhir kepemimpinannya kasus-kasus besar seperti rekening gendut dan lain-lainnya belum juga dituntaskan. Kita harapkan Kapaolri yang baru nanti bisa lebih baik,” tandasnya. (T.wd/dry)