Koalisi LSM Curigai Politisasi Bursa Kapolri

JAKARTA– Koalisi LSM Kontras, Imparsial, IDSPS, LBH Jakarta, ICJR, dan PRAKSIS, menyayangkan tidak transparannya Kompolnas serta pihak lain yang diberi wewenang untuk merekomendasikan nama calon Kapolri.

Indikasinya nama calon Kapolri hingga kini masih misterius. “Kami menengarai adanya upaya politisasi dari banyak pihak yang jika dibiarkan justru akan mengebiri peran Kompolnas. Dan bahkan mendelegitimasi proses yang sedang berjalan. Karena di sisi lain presiden menyatakan bahwa Kompolnas perlu diperkuat,” ujar Indria Sernida, Wakil Koordinator Kontras dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (20/9/2010).

Dalam kesempatan ini, koalisi LSM juga meminta agar presiden membuka ruang sebebas-bebasnya bagi para calon kapolri untuk mendengarkan harapan publik sekaligus memaparkan visi misi dan rencana kerja yang akan dilakukan.

“Bahwa calon-calon tersebut harus menunjukkan memiliki komitmen kuat dalam memerangi korupsi, penegakan HAM, serta memerangi markus,” ungkapnya.

Guna menjamin para calon tidak terlibat dalam kasus rekening ganjil dan intervensi pengusaha hitam, koalisi LSM juga mendesak agar KPK dan PPATK bekerja serius dalam mengusut rekam jejak para kandidat.

“Lembaga tersebut perlu secara konkret membuka proses formal dimana masukan masyarakat tempat para calon kapolri ini tengah memimpin untuk bisa dipertimbangkan,” tandasnya.(ful)