‘Rekam jejak calon Kapolri agar diumumkan’

JAKARTA: Kontras meminta penelusuran jejak rekam Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Nasional  Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terhadap calon Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) agar diumumkan.
Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Indria Fernida mengatakan Komisi Polisi Nasional (Kompolnas) tengah mencari informasi jejak rekam para calon kepada institusi-institusi independen yaitu KPK, Komnas HAM dan PPATK. Menurut dia, hal tersebut adalah  langkah yang patut diapresiasi di tengah mekanisme yang  tidak jelas.
"Kami meminta Kompolnas untuk segera mengumumkan secara terbuka hasil klarifikasi dari KPK, Komnas HAM dan PPATK sebagai prasyarat pencalonan yang definitif," ujarnya hari ini.
Menurut dia, hasil klarifikasi dari Komnas HAM akan menunjukkan bersihnya calon dari pelanggaran HAM sekaligus sebagai peringatan atas ketertundukan insitusi Polri terhadap nilai HAM yang mulai dianut. Sementara hasil dari KPK dan PPATK, kata Indria,  akan menunjukkan bersihnya calon dari rekening gendut dan intervensi pengusaha hitam.
Dua nama calon Kapolri yang disebut-sebut adalah Komjen Pol. Imam Soedjarwo dan Komjen Pol. Nanan Soekarna. Keduanya akan bersaing untuk menggantikan masa jabatan Kapolri yang dipegang oleh Jenderal Pol. Bambang Hendarso Danuri yang rampung pada Oktober nanti.

Kontras menilai hasil klarifikasi tersebut layak untuk disampaikan kepada publik sekaligus membuka ruang bagi masyarakat untuk mengetahui siapa calon yang layak untuk menjadi Kapolri. Selain itu, sambung Indria, publik dapat memberi masukan  konkrit.