JAKARTA  – Setahun setelah DPR mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah terkait kasus penghilangan orang secara paksa yang terjadi tahun 1997-1998, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) kembali mempertanyakan efektifitas dan respon pemerintah terhadap rekomendasi tersebut. KontraS mendesak Presiden Susilo Bambang Yodhoyono (SBY) melaksanakan rekomendasi DPR.

"Satu tahun sudah DPR mengeluarkan rekomendasi, dan selama itu pula pemerintah tidak melaksanakan rekomendasi tersebut. Karena itu, kami mendesak Presiden SBY untuk segera melaksanakan rekomendasi tahun 2009 dari Pansus DPR tentang orang hilang," ujar Chrisbiantoro dari KontraS, di press room DPR, Senayan Jakarta, Selasa (28/9).

Disebutkannya, dalam rekomendasi itu secara jelas DPR meminta Presiden untuk membentuk pengadilan HAM Ad Hoc. Demikian juga tentang rincian terhadap 13 orang yang oleh Komnas HAM dinyatakan hilang. "DPR telah meminta pemerintah untuk mengeluarkan rinciannya," ujar Chrisbiantoro.

Selain itu, dalam rekomendasi DPR juga tertulis permintaan agar pemerintah merehabilitasi dan memberikan kompensasi terhadap keluarga korban yang hilang. Pemerintah juga diminta ikut meratifikasi Konvensi Antipenghilangan Paksa sebagai bentuk komitmen dan dukungan untuk menghentikan praktik penghilangan paksa di Indonesia.

"Namun hingga hari ini belum ada satupun langkah konkret dari pemerintah maupun Presiden SBY untuk menjalankan rekomendasi tersebut," ucapnya.

Dalam jumpa pers yang dihadiri sejumlah anggota Komisi III DPR seperti M Nasir Jamil (F-PKS), Ahmad Yani (F-PPP) dan Gayus Lumbuun (F-PDIP) itu, KontraS juga menghadirkan sejumlah keluarga korban penghilangan secara paksa.(fas/jpnn)