Terkait Pencalonan Timur, Gabungan LSM Akan Datangi DPR

Suluh Gembyeng – detikNews

Jakarta – Gabungan LSM yang menamakan dirinya ‘Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Polri’ berencana akan mendatangi DPR. Mereka akan meminta agar DPR tidak terjebak dalam proses politisasi pencalonan Kapolri.

DPR juga diimbau membuka ruang seluas-luasnya kepada publik untuk memberikan masukan terhadap rekam jejak calon Kapolri Komjen Timur Pradopo.

"Sebagai bagian dari proses pencalonan yang akuntabel, kami mendesak DPR untuk membuka hasil rekam jejak dari calon Kapolri ini berdasarkan penilaian lembaga independen, di antaranya Kompolnas, KPK, Komnas HAM, dan PPATK," ujar Nawawi dari Infid, saat jumpa pers di kantor Kontras, Jalan Borobudur, Jakarta, Selasa (5/10/2010)

Koalisi yang merupakan gabungan dari 10 LSM ini mempertanyakan proses pemilihan calon Kapolri yang mendadak, tertutup, tidak partisipatif, dan tidak akuntabel.

"Secara tiba-tiba Kapolri melantik Irjen Timur Pradopo menjadi Kabaharkam Mabes Polri yang berhak menyandang bintang tiga sebagai prasyarat calon Kapolri. Tanpa sempat membuktikan kinerjanya, Komjen Timur Pradopo tiba-tiba menjadi sosok yang dinominasikan sebagai calon tunggal oleh Presiden," kata Nawawi.

"Tindakan Presiden ini telah mengabaikan proses yang tengah berlangsung dan sistem yang ada," imbuhnya.

Nawawi juga mengatakan, calon Kapolri baru seharusnya bersih dari catatan tindakan pelanggaran HAM, rekening gendut, dan intervensi penguasa.

"Kami memiliki catatan mengenai rekam jejak Komjen Timur Pradopo. Saat kerusuhan Mei 1998, dia menjabat sebagai Kapolres Jakarta Barat. Dan ia juga mantan Kapolres Jakarta Pusat saat penembakan di semanggi II tahun 1999," kata Nawawi.

"Komjen Timur Pradopo juga mantan Kapolda Metro Jaya yang hingga saat ini belum berhasil mengungkap pelaku atas penganiayaan Tama, aktivis ICW, serta pelemparan bom molotov ke kantor Tempo," ujarnya.

Beberapa LSM yang menjadi anggota koalisi ini antara lain Kontras, ICW, LBH Jakarta, Imparsial, ICJR, Praxis, ILRC, IDSPS, YLBHI, INFID. Rencananya, Rabu (6/10/2010), mereka akan mengirim surat ke DPR untuk meminta jadwal pertemuan dengan para legislator tersebut.

(lrn/lrn)