Kontras Tolak Keras Rencana Timur Rangkul FPI

Laela Zahra

INILAH.COM, Jakarta – Keinginan calon tunggal Kapolri Komjen Timur Pradopo merangkul Front Pembela Islam (FPI) dinilai bertentangan dengan komitmen Polri menangani kasus kekerasan di dalam negeri.

Salah satu kasus yang masih hangat di benak masyarakat, yakni kasus penganiayaan jemaat Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) di Bekasi.

"Pasca bentrokan HKBP Bekasi, Kapolri (Jenderal Bambang Hendarso Danuri) menyatakan FPI banyak melakukan pelanggaran, kami juga pernah menemui Kabareskrim Ito Sumardi, mereka berkomitmen akan menindaklanjuti kasus tersebut, bahkan mereka membuka diri," ujar Wakil Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Indria Fernida, saat dihubungi INILAH.COM, Kamis (7/10).

Indria mengharapkan Polri mampu menangkap pelaku kekerasan kasus penganiayaan tersebut, dan menegakkan hukum sesuai pelanggarannya. Hal semacam itu juga diharapkan terjadi dalam penanganan kasus-kasus kekerasan lainnya, termasuk pelanggaran HAM.

Indria menilai pernyataan Timur tersebut, bertentangan dengan komitmen Polri. Oleh karena itu, Indria mendesak DPR untuk mengkritisi visi dan misi calon Kapolri tunggal ini.

"Ini bisa jadi pertimbangan, apakah calon Kapolri punya keberpihakan tentang penegakan HAM, karena selama ini ada banyak kritik kepada Polri yang gamang melakukan penegakan hukum," paparnya.

Sebelumnya diberitakan, Timur Pradopo mengatakan akan merangkul organisasi massa termasuk FPI untuk diberdayakan menjaga keamanan negara.

"Yang bisa membantu menjaga keamanan, termasuk akan kita berdayakan," ujar Timur Pradopo usai bertemu dengan ketua Dewan di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (6/10/2010). [mah]