TEMPO Interaktif, Jakarta – Komisi Hukum DPR akan menjaring aspirasi masyarakat dari berbagai kalangan untuk dijadikan bahan uji kelayakan calon Kapolri. Menurut Wakil ketua Komsisi Hukum DPR, Tjatur Sapto Edy, road map untuk pengumpulan bahan itu akan dilakukan komisi hukum dengan cara memanggil beberapa kalangan, mendengar aspirasinya dan diminta untuk memberikan masukan. "Itu merupakan bentuk klarifikasi terhadap sosok calon Kapolri," ujarnya sebelum rapat paripurna DPR di Jakarta, Selasa (12/10).

Kalangan pertama yang akan dimintai keterangan adalah pihak masyarakat, baik korban pelanggaran HAM dan lembaga swadaya masyarakat yang bergelut di bidang HAM. Komisi mengundang Imparsial dan Kontras. Selain itu ada juga ormas Islam dan organisasi masyarakat keagamaan. "Kami ingin melihat rekam jejak dari calon Kapolri," ujarnya.

Saat ini, calon tunggal Kepala Kepolisian yang disodorkan pemerintah untuk kemudian dimintakan persetujuannya adalah Komisaris Jenderal Timur Pradopo. 

Tjatur menerangkan, uji kelayakan Kepala Kepolisian seharusnya memang digelar pada Kamis mendatang. Oleh karenanya Komisi Hukum DPR ingin persiapannya matang, berupa materi masukan dari masyarakat sebagai bekal melakukan uji kelayakan. "Secara substansi, nanti juga kami meminta Komisi Kepolisian Nasional dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk memberi masukan," katanya.

SANDY INDRA PRATAMA