RMOL. Terpilihnya Komjen Timur Pradopo sebagai Kapolri baru menggantikan Jenderal Bambang Hendarso Danuri itu sama dengan munculnya keraguan aparat penegak hukum beberapa tahun ke depan untuk menuntaskan berbagai kasus pelanggaran HAM di masa lalu.

Hal tersebut dikatakan koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar saat ditemui di depan istana negara, Jalan Medan Merdeka Utara Jakarta Pusat, Minggu (17/10).

Ia menjelaskan pengajuan Timur Pradopo oleh Presiden SBY adalah sebagai bentuk kooptasi Presiden terhadap DPR dengan tidak memberi alternatif pilihan. Padahal banyak perwira-perwira lain di institusi Kepolisian yang berhak untuk diuji.

Menurutnya Timur Pradopo adalah calon Kapolri yang paling tidak menonjol dan dia dianggap sebagai sosok yang tidak berbahaya bagi rezim penguasa hari ini.

"Tidak ada jaminan bahwa Timur bisa menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu," tegas Haris. [wid]