Laporan wartawan Tribunnews.com/Herudin dan Iwan Taunuzi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – KontraS dan Jaringan Solidaritas Keluarga Korban Pelanggaran HAM untuk Keadilan (JSSK) menggelar jumpa pers menolak pencalonan gelar pahlawan nasional kepada Mantan Presiden Soeharto, di kantor Kontras, Jakarta Pusat, Senin (18/10/2010).

Penolakan KontraS dan JSSK karena semasa pemerintahan Soeharto terjadi banyak kasus pelanggaran HAM yang berat.

"Dimasa kepemimpinan Soeharto bersama rezim Orba telah terjadi banyak rangakaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat. Akibatnya banyak korban dikalangan masyarakat yang kehilangan haknya dan menderita," ungkap Suratno, anggota JSSK.

Koordinator Kontras Haris Azhar menghimbau seharusnya nama Soeharto harus duji kelayakannya menyusul rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional yang akan disematkan kepada mantan Presiden RI ini.

"Bawa nama itu ke Aceh, Jawa Timur, Jawa Tengah dan lain sebagainya. Saya pikir mensosialisasikan nama Soeharto tidak hanya di area Istana," tegas Haris.