“Mengecam keras tindakan agresif aparat kepolisian”

Salam Oposisi,

Front Oposisi Rakyat Indonesia mengecam penembakan yang dilakukan oleh polisi kepada mahasiswa yang melakukan aksi mengkritisi perjalanan pemerintahan SBY-Budiono dan FOR Indonesia juga meminta kepada Negara untuk bertanggungjawab serta menghentikan segala bentuk kekerasan yang selama ini mereka lakukan kepada masyarakat.

Aparat kepolisian kembali melakukan tindakan represif kepada para peserta aksi di berbagai daerah pada tanggal 20 Oktober 2010. Aksi peringatan 6 tahun kekuasaan rezim SBY yang gagal dalam mengelola negara ini, dihadapi dengan berbagai aksi penangkapan, penyerangan dan bahkan penembakan terhadap para peserta aksi.  Seperti penembakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap Farel Restu, mahasiswa Universitas Bung Karno yang bergabung dalam kelompok aksi KM. Raya pada tanggal 20 Oktober 2010 di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.

Pada peristiwa itu, aparat kepolisian secara agresif melakukan penembakan kepada mahasiswa yang melakukan aksi dengan menggunakan pistol organic polisi. Sikap kepolisian yang tidak pernah secara tegas menyatakan  salah dan bertanggungjawab terhadap aksi penangkapan dan penembakan yang terjadi dalam rangkaian aksi menyikapi setahun Pemerintahan SBY justru lebih menunjukkan sikap arogan dan anti demokrasi. Ini jelas-jelas semakin menunjukkan bahwa rezim SBY memang tidak pernah perduli suara-suara rakyat Indonesia, baik dari organisasi buruh, tani, nelayan, kaum miskin kota, korban dan keluarga korban pelanggaran HAM, pemuda dan mahasiswa. Front Oposisi Rakyat (FOR) Indonesia mengecam keras tindakan represif yang ditunjukkan oleh aparat kepolisian untuk menjaga langgengnya kekuasaan rezim SBY.

Selama 6 tahun ini, rezim SBY hanya mementingkan pembangunan politik pencitraan, namun kebobrokan rezim SBY kenyataanya sudah tidak dapat ditutup-tutupi lagi. Aksi demonstrasi di berbagai daerah, serta turunnya angka kepercayaan rakyat terhadap rezim SBY menunjukkan bahwa rakyat tidak bisa dibodohi oleh rezim yang hanya mementingkan kepentingan para pengusaha dan elit politik.

Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh rezim SBY selama ini memang sangat sesuai dengan penerapan sistem Kapitalisme-Neoliberalisme. Privatisasi aset-aset negara, menerapkan sistem kerja kontrak dan outsourcing, mengimpor berbagai macam kebutuhan pokok, memberikan kenyamanan pada para pengusaha, serta masih banyak yang lainnya, merupakan kebijakan rezim SBY untuk menjalankan agenda Neoliberalisme di Indonesia yang hanya akan menguntungkan para pengusaha dan elit-elit politik dan tidak pernah akan mensejahterakan rakyat.

Penentangan terhadap rezim SBY yang menjalankan agenda Neoliberalisme oleh rakyat selalu saja dihadapi dengan tindakan represif. Tindakan represif yang terjadi pada tanggal 20 Oktober, bukanlah yang pertama kalinya dilakukan oleh rezim SBY. Tindakan represif yang dilakukan oleh rezim SBY, melalui aparat kepolisian, sudah kesekian kalinya dilakukan untuk membungkam suara-suara rakyat yang kritis.

Hal ini tentu saja tidak bisa kita biarkan terus menerus berlangsung. Rakyat lah yang seharusnya memegang kekuasaan tertinggi dan menentukan apa yang terbaik bagi dirinya. Tidak seharusnya nasib rakyat Indonesia diserahkan kepada rezim yang nyata-nyata tidak pernah memikirkan kesejahteraan rakyatnya. Rakyat Indonesia harus mampu untuk memperjuangkan nasibnya agar tidak semakin tertindas oleh rezim yang tunduk kepada Neoliberalisme. Front Oposisi Rakyat (FOR) Indonesia menyerukan kepada seluruh elemen gerakan rakyat Indonesia untuk bersatu dan membangun kekuatan politik alternatif untuk menumbangkan rezim SBY dan melawan sistem Neoliberalisme. Ganti Rezim, Ganti Sistem!

Jakarta, 20 Oktober 2010
Front Oposisi Rakyat (FOR) Indonesia

Aliansi Rakyat Bersatu (ARB), FPPK, FGII , Gerilya, GPPI, Indonesia Corruption Watch (ICW), Indonesia Budget Centre (IBC), IKOHI, Institut Global Justice (IGJ), Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (Konfederasi KASBI), Konsorsium Pembaharu Agraria (KPA), KIARA, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI),  Kontras, Kamerad, KPOP, KM-Raya, KM-UI, KMU , Perhimpunan Rakyat Pekerja (PRP), Pergerakan, Pusat Studi Hukum & Kebijakan (PSHK), Posberaksi, PPRP Jakarta, Persatuan Perjuangan Indonesia (PPI), Revolusi Desember 09, SRMPI, STIGMA, Walhi, Yappika