KOMJEN POL TIMUR PRADOPO DILANTIK SEBAGAI KAPOLRI
Jakarta (SIB)
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melantik Komisaris Jenderal Polisi Timur Pradopo sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) di Istana Negara, Jakarta, Jumat.
Presiden Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono tiba di tempat pelantikan pada pukul 15.00 WIB.
Sejumlah pimpinan lembaga tinggi negara dan para menteri Kabinet Indonesia Bersatu II juga hadir. Selain itu, para perwira tinggi kepolisian juga berada di tempat acara, termasuk Komjen Pol Nanan Soekarna yang sempat disebut-sebut sebagai calon Kapolri.
Sesaat setelah Presiden tiba, rangkaian acara pelantikan segera dimulai. Acara diawali dengan pembacaan Keputusan Presiden nomor 68/Polri/2010 tentang pengangkatan Komjen Pol Timur Pradopo sebagai Kapolri.
Keppres tersebut juga sekaligus menyatakan pemberhentian dengan hormat Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri dari jabatan Kapolri.
Kemudian Timur Pradopo mengucapkan sumpah jabatan sebagai Kapolri yang baru. Dalam sumpah tersebut, Timur bersedia menjalankan tugas sebagai Kapolri sebaik-baiknya dan tidak akan menerima apapun yang bertentangan dengan kewajiban.
Setelah itu, Timur Pradopo menandatangani berita acara pengangkatan dirinya sebagai Kapolri yang baru.
TIMUR AKAN TINGKATKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT KEPADA POLRI
Komisaris Jenderal Polisi Timur Pradopo yang baru saja dilantik menjadi Kepala Polri berjanji akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada institusi yang dia pimpin.
“Kita membangun kemitraan dan terus memantapkan kepercayaan masyarakat,” kata Timur setelah pelantikannya di Istana Negara, Jakarta, Jumat.
Timur menjelaskan, Polri akan fokus pada rencana strategis Polri untuk periode 2010-2014. Rencana strategis itu mencakup berbagai program, baik penindakan maupun pencegahan di bidang hukum.
Dia tidak menjelaskan secara rinci ketika ditanya mengenai ada tidaknya instruksi khusus Presiden Yudhoyono tentang rencana kerja Polri.
“Kita mempunyai program yang tentunya selalu berkembang dan itu berlangsung selalu dengan berjalannya dinamika masyarakat,” katanya.
Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melantik Komisaris Jenderal Polisi Timur Pradopo sebagai Kepala Polri di Istana Negara, Jakarta, Jumat.
Timur Pradopo yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Mabes Polri dicalonkan oleh pemerintah sebagai Kapolri.
DPR menyambut baik usulan pemerintah dan menyetujui Timur sebagai Kapolri, menggantikan Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri yang memasuki usia pensiun.
Meski setuju, sejumlah anggota DPR memberikan catatan, antara lain Timur harus berkomitmen menyelesaikan sejumlah kasus hukum, termasuk kasus Bank Century.
Setelah pelantikan, Timur tidak menjawab pertanyaan wartawan tentang syarat yang dilontarkan oleh beberapa anggota DPR itu.
Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo dilantik Presiden menggantikan Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri. Sejak dicalonkan muncul pro kontra. Salah satunya keterlibatannya dalam kasus kerusuhan Tri Sakti dan Semanggi. Kejanggalan lain namanya masuk sebagai calon tunggal Kapolri hanya lima jam setelah pangkatnya dinaikkan menjadi Komisaris Jenderal.
Nama Komjen Timur Pradopo sempat mengalihkan bursa calon Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri. Sebab namanya muncul pada detik-detik terakhir calon Kapolri oleh Presiden. Sejak itu pula resistensi muncul, salah satunya keterlibatannya pada kasus Tri Sakti di awal reformasi tahun 1998. Ketika itu ia menjabat sebagai Kapolres Jakarta Barat.
Penolakan di antaranya datang dari Komnas HAM, kontras, Police Watch dan Komisioner Kompolnas. Apalagi berkali-kali Timur menolak dipanggil Komnas HAM yang meminta klarifikasi tragedi Tri Sakti. Timur berkilah pada tahun 1998 Polri dan TNI berada di satu atap dan satu garis komando.
Ketika itu komando berada di Pangdam Jaya yang dijabat Mayjen TNI Sutioso. Suara ganjil juga datang dari tubuh kepolisian sendiri. Seorang komisioner kompolnas mengungkapkan pencalonan Timur tidak melalui mekanisme perkembangan institusi Polri. Namanya muncul hanya lima jam setelah pangkatnya dinaikkan dari Irjen ke Komjen. Selain itu dalam satu tahun Timur dua kali naik pangkat.
Tapi Presiden sepertinya membuat pertimbangan sendiri dengan dicalonkannya calon tunggal kapolri. Perjalanan Akpol tahun 1978 ini pernah menjabat sebagai Kapolsekta Jakarta Timur, Kapolres Jakarta Barat, Kapolda Jawa Barat dan Kapolda Metro Jaya, DPR tampaknya lebih paham pada pertimbangan presiden dan meloloskannya menjadi kapolri.
SERTIJAB KAPOLRI DILAKSANAKAN SENIN
Acara serah terima jabatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) dari Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri kepada Komisaris Jenderal Polisi Timur Pradopo dilaksanakan pada Senin (25/10) di Ruang Rapat Utama Mabes Polri.
“Acara memori serah terima jabatan Kapolri akan dilaksanakan pada Senin pagi pukul 09.00 WIB,” kata Kepala Bidang Penerangan Umum, Kombes Pol Marwoto Soeto di Jakarta, Jumat.
Kemudian di tempat yang sama, acara dilanjutkan dengan jumpa pers dengan Kapolri baru.
“Untuk acara sertijab dan tradisi korps dilaksanakan di Markas Komando Brimob Kelapa Dua di Depok pada Rabu (27/10),” kata Marwoto.
Seperti diketahui rapat paripurna DPR RI, Selasa (19/10) mengesahkan hasil uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan Komisi III yang menyetujui Timur sebagai Kapolri.
Dalam paparannya saat uji kelayakan dan kepatutan di hadapan Komisi III DPR RI, Kamis (14/10), sepuluh program prioritas tersebut antara lain mengungkap dan menyelesaikan kasus-kasus menonjol, meningkatkan pemberantasan preman, kejahatan jalanan, illegal logging, illegal fishing, illegal minning, human traficking serta korupsi.
Ia menyebutkan, program prioritas itu juga menyangkut penguatan kemampuan Densus 88 dengan bekerjasama dengan TNI dan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), pembenahan reserse, implementasi struktur organisasi Polri yang baru.
Berikutnya membangun kerjasama melalui sinergi polisional yang proaktif, memacu perubahan kultur Polri, menggelar SPK di berbagai sentra kegiatan publik, layanan pengadaan sistem elektronik, membangunserta mengembangkan sistem informasi terpadu.
“Saya sudah menyiapkan sepuluh program prioritas bagi kemajuan Polri,” kata Timur.
Pada kesempatan tersebut mantan Kapolda Metro Jaya ini juga memaparkan tiga “roadmap” revitalisasi Polri menuju pelayanan prima guna meningkatkan kepercayaan masyarakat.
“Penguatan institusional melalui pemantapan visi dan misi, serta melalui akselerasi program prioritas. Terobosan kreatif berupa pengembangan pelayanan, sistem manajemen SDM berbasis manajemen kerja, dan pengembangan IT Kepolisian serta peningkatan integritas dan pengawasan internal Polri,” katanya.
Timur juga berjanji untuk melakukan revitalisasi di internal Polri sehingga Polri memiliki integritas.
SBY dan Timur Bersahabat di Bosnia
Pengajuan Komjen Timur Pradopo sebagai calon tunggal Kapolri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diduga dilatarbelakangi kedekatan keduanya yang sudah berlangsung lama sejak sama-sama bertugas sebagai anggota pasukan perdamaian PBB di Bosnia Herzegovina pada tahun 1995.
Hal itu diungkapkan Koordinator Indonesian Police Watch Netta S Pane kepada SH, Rabu.
Selanjutnya, Netta mengatakan, Presiden memiliki kedekatan khusus dengan Komjen Timur Pradopo. Mereka dekat karena sama-sama pernah bertugas sebagai anggota pasukan perdamaian PBB di Bosnia Herzegovina. “Waktu itu SBY berpangkat kolonel. Dia adalah komandan kontingen Indonesia. Sementara Timur Pradopo anggota kontingen berpangkat kapten. Hal itu terjadi pada awal tahun 1995 ketika konflik sedang panas di daerah Balkan tersebut,” tuturnya.
Dia menduga kedekatan inilah yang membuat Presiden Yudhoyono merasa nyaman menunjuk Timur Pradopo sebagai calon Kapolri. “Mungkin waktu di Kosovo, Timur Pradopo berprestasi di mata SBY,” tuturnya.
Indikasi lain kedekatan mereka adalah ketika Timur Pradopo dipindahtugaskan menjadi Kapolda Metro Jaya. Dia menduga ini pun atas arahan Presiden. “Dari dulu orang-orang yang dipercaya Presiden, biasanya menjabat Kapolda Metro, sebab penting untuk menguasai keadaan Jakarta,” katanya.
Timur Diminta Usut 150 Perusahaan Terkait Mafia Pajak Gayus Tambunan
Komjen Pol Timur Pradopo menjadi Kapolri. Timur diharapkan mampu mengusut tuntas 150 perusahaan yang diduga terkait kasus mafia pajak Gayus Tambunan.
“Calon Kapolri harus memiliki komitmen untuk menyelesaikan sejumlah kasus besar yang telah menjadi ekspektasi publik, di antaranya dugaan suap terhadap Gayus Tambunan yang dilakukan 150 perusahaan terkait pembayaran pajak,” ujar anggota Komisi III DPR dari FPKS, Nasir Jamil, kepada detikcom, Sabtu (9/10). Selain itu, Nasir menuturkan, ada pekerjaan berat lain yang harus dituntaskan Timur sebagai Kapolri baru.
Timur harus dapat membersihkan nama institusi Polri dari kasus rekening gendut yang mencurigakan milik Jenderal Polri.
“Juga dugaan rekening gendut mencurigakan yang dimiliki sejumlah Pati di Polri, dan membersihkan rumah polisi dari cukong hitam. Ini harus menjadi agenda Polri dalam 100 hari pertama Kapolri baru bekerja,” tegas Nasir. Selain itu, Nasir menuturkan, Kapolri baru harus memiliki visi untuk melakukan reformasi di tubuh Polri. Reformasi yang bagus akan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Polri yang perlahan luntur.
“Institusi Polri juga perlu dirampingkan dan kompetensi dan kualifikasi aparat Polri baik dalam tugas Kepolisian maupun administrasi. Akuntabilitas Polri baik internal maupun eksternal harus dipastikan lebih baik dijalankan,” imbau Nasir.
Timur: Budaya Setor ke Atasan di Polri Sudah Tidak Ada
Telah Diberitakan Komisi III DPR menyoroti budaya pungutan liar dan setoran ke atasan di tubuh Polri. Namun, calon Kapolri Komjen Pol Timur Pradopo menegaskan budaya tersebut sudah tak ada lagi.
“Kalau masih ada budaya setor, Kapolri disetori Kapolda, Kapolda disetori Kapolres, Kapolres disetori Kapolsek, ya pungli akan terus berjalan. Tapi budaya itu sudah tidak ada. Itu komitmen yang kita lakukan,” ujar Timur di hadapan anggota Komisi III DPR saat fit and proper test di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/10). Menurut Timur, budaya pungli di kepolisian ikut dipengaruhi juga oleh tingkat kesejahteraan anggota. Dengan minimnya anggaran, peluang untuk berbuat hal-hal yang tidak sesuai aturan terus muncul.”Kalau hal tadi bisa tercukupi Insya Allah tidak ada pungli atau setoran,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Timur juga menegaskan tidak pernah menerima hadiah apa pun terkait jabatannya di kepolisian. Hal tersebut disampaikan menanggapi pertanyaan salah satu anggota Komisi III DPR, Panda Nababan.”Saya tidak pernah menerima hadiah apa pun,” tegasnya.
Sementara menanggapi pertanyaan soal praktik markus di kepolisian, Timur mengaku sudah ada perubahan di lembaganya. Dari segi sarana dan prasarana ditekan semaksimal mungkin untuk memperkecil ruang praktek mafia hukum.”Ruang pemeriksaan ada standar record untuk mengeliminir markus. Tidak ada intervensi apa pun terkait kasus apa pun,” sambungnya.
Timur Tak Penuhi Pansus Trisakti Karena Dilarang Pimpinan Polri
Komnas HAM sempat menuding Komjen Pol Timur Pradopo tidak kooperatif saat menjalani pemeriksaan dugaan pelanggaran HAM terkait kasus Trisakti. Hal ini pun sempat muncul dalam fit and proper test. Timur pun punya jawaban, dia dilarang atasan.”Semua petugas Polri tidak melakukan kegiatan secara pribadi tapi perintah. Kalau panggilan ditujukan pribadi, pimpinan saat itu saya tidak boleh berangkat,” kata Timur di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (14/10).
Timur memberikan penjelasan itu, terkait pertanyaan anggota Komisi III DPR Panda Nababan, yang dahulu menjadi Ketua Pansus Trisaksti.”Tahun 2001, Saya Ketua Pansus Trisakti. Saya memanggil Pak Timur. Saya tahu apa yang menjadi jawaban Pak Timur, tapi saya ingin mendengar jawaban itu lagi sekarang,” tanya Panda.Timur meyakinkan Komisi III, bahwa dirinya tidak datang karena sesuai arahan pimpinan. Sebagai anggota Polri tentu dia harus mematuhi perintah pimpinan.
“Karena itu adalah institusi, bukan orang perorangan, tapi perintah atasan,” imbuhnya.
Dia memberikan jaminan, bahwa dirinya tetap seorang yang menjunjung tinggi HAM. Pada tahun 1998 Trisakti, dia menjadi Kapolres Jakbar, dan tugas Kapolres adalah pengamanan wilayah, dan strategi adalah tataran di atasnya.”Namun kita tetap menjunjung tinggi HAM,” tutupnya.
Timur Harus Tuntaskan Kasus Tama, Tempo, dan Terorisme
Beberapa kasus yang belum tuntas sudah menunggu Komjen Pol Timur Pradopo jika akhirnya resmi jadi Kapolri. Salah satunya antara lain mengusut kasus penganiayaan aktivis ICW Tama S Langkun.
“Setelah tahu SBY menjatuhkan pilihan, TP ngga boleh main-main harus all out. Terutama masalah-masalah prioritas seperti penganiayaan aktivis ICW, kasus majalah Tempo, terorisme, perampokan,” kata Penasehat Kapolri Bachtiar Aly saat berbincang dengan detikcom, Selasa (5/10).
Menurut Guru Besar Ilmu Komunikasi Politik UI ini, kasus-kasus yang menyita perhatian masyarakat harus direspon segera. Polri harus segera mengembalikan kepercayaan masyarakat.
“Orangnya kan bersahaja. Keunggulan beliau (Timur) justru terletak pada kemampuannya dalam mendengar. Beliau pendengar yang baik. Tentunya kita berharap setelah mendengar kemudian melakukan aksi yang tepat,” jelasnya.
Masalah penganiayaan aktivis ICW dan pelemparan ke kantor Tempo, kata Bachtiar, menjadi prioritas karena isu yang beredar selalu menyudutkan Polri. Karenanya, Bachtiar berharap, Timur bisa menjadikan kasus itu sebagai masalah yang didahulukan untuk diselesaikan.
“Program yang baik silakan dilanjutkan. Tapi reformasi kultural di kepolisian harus jadi catatan penting dia,” tukasnya.
Terkait banyaknya kalangan yang menilai Timur mempunyai masalah saat tragedi Trisaksi 1997 lampau, Ketua Dewan Guru Besar FISIP UI ini mengatakan bahwa Timur tidak bisa langsung dipersalahkan. Saat insiden itu terhadi, Timur hanya menjabat sebagai Kapolres Jakarta Barat dan mengikuti komando atasan.
“Saat itu dia bagian dari sistem yang besar. Tidak bisa dipersalahkan begitu saja. Harus ada alasan dan buktinya,” imbuhnya.
SBY memilih Komjen Timur Pradopo sebagai calon tunggal Kapolri. Terpilihnya mantan Kapolda Metro Jaya ini cuma beberapa jam saja setelah dia mendapatkan kenaikan pangkat dan menduduki posisi baru sebagai Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) pada Senin (4/10) kemarin.
Timur lahir di Jombang, Jatim, 10 Januari 1956. Dia merupakan lulusan Akpol 1978. Dia pernah menjadi Kapolres Jakarta Barat pada 1997-1999 saat peristiwa Trisakti dan Semanggi meletus, Kapolres Jakarta Pusat (1999-2000), dan Kapolwiltabes Bandung (2001) serta menjadi Kapolda Banten, Kapolda Jabar dan terakhir Kapolda Metro Jaya. (Ant/detikcom/MetroTV/M16)
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melantik Komisaris Jenderal Polisi Timur Pradopo sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) di Istana Negara, Jakarta, Jumat.
Presiden Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono tiba di tempat pelantikan pada pukul 15.00 WIB.
Sejumlah pimpinan lembaga tinggi negara dan para menteri Kabinet Indonesia Bersatu II juga hadir. Selain itu, para perwira tinggi kepolisian juga berada di tempat acara, termasuk Komjen Pol Nanan Soekarna yang sempat disebut-sebut sebagai calon Kapolri.
Sesaat setelah Presiden tiba, rangkaian acara pelantikan segera dimulai. Acara diawali dengan pembacaan Keputusan Presiden nomor 68/Polri/2010 tentang pengangkatan Komjen Pol Timur Pradopo sebagai Kapolri.
Keppres tersebut juga sekaligus menyatakan pemberhentian dengan hormat Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri dari jabatan Kapolri.
Kemudian Timur Pradopo mengucapkan sumpah jabatan sebagai Kapolri yang baru. Dalam sumpah tersebut, Timur bersedia menjalankan tugas sebagai Kapolri sebaik-baiknya dan tidak akan menerima apapun yang bertentangan dengan kewajiban.
Setelah itu, Timur Pradopo menandatangani berita acara pengangkatan dirinya sebagai Kapolri yang baru.
TIMUR AKAN TINGKATKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT KEPADA POLRI
Komisaris Jenderal Polisi Timur Pradopo yang baru saja dilantik menjadi Kepala Polri berjanji akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada institusi yang dia pimpin.
“Kita membangun kemitraan dan terus memantapkan kepercayaan masyarakat,” kata Timur setelah pelantikannya di Istana Negara, Jakarta, Jumat.
Timur menjelaskan, Polri akan fokus pada rencana strategis Polri untuk periode 2010-2014. Rencana strategis itu mencakup berbagai program, baik penindakan maupun pencegahan di bidang hukum.
Dia tidak menjelaskan secara rinci ketika ditanya mengenai ada tidaknya instruksi khusus Presiden Yudhoyono tentang rencana kerja Polri.
“Kita mempunyai program yang tentunya selalu berkembang dan itu berlangsung selalu dengan berjalannya dinamika masyarakat,” katanya.
Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melantik Komisaris Jenderal Polisi Timur Pradopo sebagai Kepala Polri di Istana Negara, Jakarta, Jumat.
Timur Pradopo yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Mabes Polri dicalonkan oleh pemerintah sebagai Kapolri.
DPR menyambut baik usulan pemerintah dan menyetujui Timur sebagai Kapolri, menggantikan Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri yang memasuki usia pensiun.
Meski setuju, sejumlah anggota DPR memberikan catatan, antara lain Timur harus berkomitmen menyelesaikan sejumlah kasus hukum, termasuk kasus Bank Century.
Setelah pelantikan, Timur tidak menjawab pertanyaan wartawan tentang syarat yang dilontarkan oleh beberapa anggota DPR itu.
Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo dilantik Presiden menggantikan Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri. Sejak dicalonkan muncul pro kontra. Salah satunya keterlibatannya dalam kasus kerusuhan Tri Sakti dan Semanggi. Kejanggalan lain namanya masuk sebagai calon tunggal Kapolri hanya lima jam setelah pangkatnya dinaikkan menjadi Komisaris Jenderal.
Nama Komjen Timur Pradopo sempat mengalihkan bursa calon Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri. Sebab namanya muncul pada detik-detik terakhir calon Kapolri oleh Presiden. Sejak itu pula resistensi muncul, salah satunya keterlibatannya pada kasus Tri Sakti di awal reformasi tahun 1998. Ketika itu ia menjabat sebagai Kapolres Jakarta Barat.
Penolakan di antaranya datang dari Komnas HAM, kontras, Police Watch dan Komisioner Kompolnas. Apalagi berkali-kali Timur menolak dipanggil Komnas HAM yang meminta klarifikasi tragedi Tri Sakti. Timur berkilah pada tahun 1998 Polri dan TNI berada di satu atap dan satu garis komando.
Ketika itu komando berada di Pangdam Jaya yang dijabat Mayjen TNI Sutioso. Suara ganjil juga datang dari tubuh kepolisian sendiri. Seorang komisioner kompolnas mengungkapkan pencalonan Timur tidak melalui mekanisme perkembangan institusi Polri. Namanya muncul hanya lima jam setelah pangkatnya dinaikkan dari Irjen ke Komjen. Selain itu dalam satu tahun Timur dua kali naik pangkat.
Tapi Presiden sepertinya membuat pertimbangan sendiri dengan dicalonkannya calon tunggal kapolri. Perjalanan Akpol tahun 1978 ini pernah menjabat sebagai Kapolsekta Jakarta Timur, Kapolres Jakarta Barat, Kapolda Jawa Barat dan Kapolda Metro Jaya, DPR tampaknya lebih paham pada pertimbangan presiden dan meloloskannya menjadi kapolri.
SERTIJAB KAPOLRI DILAKSANAKAN SENIN
Acara serah terima jabatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) dari Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri kepada Komisaris Jenderal Polisi Timur Pradopo dilaksanakan pada Senin (25/10) di Ruang Rapat Utama Mabes Polri.
“Acara memori serah terima jabatan Kapolri akan dilaksanakan pada Senin pagi pukul 09.00 WIB,” kata Kepala Bidang Penerangan Umum, Kombes Pol Marwoto Soeto di Jakarta, Jumat.
Kemudian di tempat yang sama, acara dilanjutkan dengan jumpa pers dengan Kapolri baru.
“Untuk acara sertijab dan tradisi korps dilaksanakan di Markas Komando Brimob Kelapa Dua di Depok pada Rabu (27/10),” kata Marwoto.
Seperti diketahui rapat paripurna DPR RI, Selasa (19/10) mengesahkan hasil uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan Komisi III yang menyetujui Timur sebagai Kapolri.
Dalam paparannya saat uji kelayakan dan kepatutan di hadapan Komisi III DPR RI, Kamis (14/10), sepuluh program prioritas tersebut antara lain mengungkap dan menyelesaikan kasus-kasus menonjol, meningkatkan pemberantasan preman, kejahatan jalanan, illegal logging, illegal fishing, illegal minning, human traficking serta korupsi.
Ia menyebutkan, program prioritas itu juga menyangkut penguatan kemampuan Densus 88 dengan bekerjasama dengan TNI dan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), pembenahan reserse, implementasi struktur organisasi Polri yang baru.
Berikutnya membangun kerjasama melalui sinergi polisional yang proaktif, memacu perubahan kultur Polri, menggelar SPK di berbagai sentra kegiatan publik, layanan pengadaan sistem elektronik, membangunserta mengembangkan sistem informasi terpadu.
“Saya sudah menyiapkan sepuluh program prioritas bagi kemajuan Polri,” kata Timur.
Pada kesempatan tersebut mantan Kapolda Metro Jaya ini juga memaparkan tiga “roadmap” revitalisasi Polri menuju pelayanan prima guna meningkatkan kepercayaan masyarakat.
“Penguatan institusional melalui pemantapan visi dan misi, serta melalui akselerasi program prioritas. Terobosan kreatif berupa pengembangan pelayanan, sistem manajemen SDM berbasis manajemen kerja, dan pengembangan IT Kepolisian serta peningkatan integritas dan pengawasan internal Polri,” katanya.
Timur juga berjanji untuk melakukan revitalisasi di internal Polri sehingga Polri memiliki integritas.
SBY dan Timur Bersahabat di Bosnia
Pengajuan Komjen Timur Pradopo sebagai calon tunggal Kapolri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diduga dilatarbelakangi kedekatan keduanya yang sudah berlangsung lama sejak sama-sama bertugas sebagai anggota pasukan perdamaian PBB di Bosnia Herzegovina pada tahun 1995.
Hal itu diungkapkan Koordinator Indonesian Police Watch Netta S Pane kepada SH, Rabu.
Selanjutnya, Netta mengatakan, Presiden memiliki kedekatan khusus dengan Komjen Timur Pradopo. Mereka dekat karena sama-sama pernah bertugas sebagai anggota pasukan perdamaian PBB di Bosnia Herzegovina. “Waktu itu SBY berpangkat kolonel. Dia adalah komandan kontingen Indonesia. Sementara Timur Pradopo anggota kontingen berpangkat kapten. Hal itu terjadi pada awal tahun 1995 ketika konflik sedang panas di daerah Balkan tersebut,” tuturnya.
Dia menduga kedekatan inilah yang membuat Presiden Yudhoyono merasa nyaman menunjuk Timur Pradopo sebagai calon Kapolri. “Mungkin waktu di Kosovo, Timur Pradopo berprestasi di mata SBY,” tuturnya.
Indikasi lain kedekatan mereka adalah ketika Timur Pradopo dipindahtugaskan menjadi Kapolda Metro Jaya. Dia menduga ini pun atas arahan Presiden. “Dari dulu orang-orang yang dipercaya Presiden, biasanya menjabat Kapolda Metro, sebab penting untuk menguasai keadaan Jakarta,” katanya.
Timur Diminta Usut 150 Perusahaan Terkait Mafia Pajak Gayus Tambunan
Komjen Pol Timur Pradopo menjadi Kapolri. Timur diharapkan mampu mengusut tuntas 150 perusahaan yang diduga terkait kasus mafia pajak Gayus Tambunan.
“Calon Kapolri harus memiliki komitmen untuk menyelesaikan sejumlah kasus besar yang telah menjadi ekspektasi publik, di antaranya dugaan suap terhadap Gayus Tambunan yang dilakukan 150 perusahaan terkait pembayaran pajak,” ujar anggota Komisi III DPR dari FPKS, Nasir Jamil, kepada detikcom, Sabtu (9/10). Selain itu, Nasir menuturkan, ada pekerjaan berat lain yang harus dituntaskan Timur sebagai Kapolri baru.
Timur harus dapat membersihkan nama institusi Polri dari kasus rekening gendut yang mencurigakan milik Jenderal Polri.
“Juga dugaan rekening gendut mencurigakan yang dimiliki sejumlah Pati di Polri, dan membersihkan rumah polisi dari cukong hitam. Ini harus menjadi agenda Polri dalam 100 hari pertama Kapolri baru bekerja,” tegas Nasir. Selain itu, Nasir menuturkan, Kapolri baru harus memiliki visi untuk melakukan reformasi di tubuh Polri. Reformasi yang bagus akan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Polri yang perlahan luntur.
“Institusi Polri juga perlu dirampingkan dan kompetensi dan kualifikasi aparat Polri baik dalam tugas Kepolisian maupun administrasi. Akuntabilitas Polri baik internal maupun eksternal harus dipastikan lebih baik dijalankan,” imbau Nasir.
Timur: Budaya Setor ke Atasan di Polri Sudah Tidak Ada
Telah Diberitakan Komisi III DPR menyoroti budaya pungutan liar dan setoran ke atasan di tubuh Polri. Namun, calon Kapolri Komjen Pol Timur Pradopo menegaskan budaya tersebut sudah tak ada lagi.
“Kalau masih ada budaya setor, Kapolri disetori Kapolda, Kapolda disetori Kapolres, Kapolres disetori Kapolsek, ya pungli akan terus berjalan. Tapi budaya itu sudah tidak ada. Itu komitmen yang kita lakukan,” ujar Timur di hadapan anggota Komisi III DPR saat fit and proper test di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/10). Menurut Timur, budaya pungli di kepolisian ikut dipengaruhi juga oleh tingkat kesejahteraan anggota. Dengan minimnya anggaran, peluang untuk berbuat hal-hal yang tidak sesuai aturan terus muncul.”Kalau hal tadi bisa tercukupi Insya Allah tidak ada pungli atau setoran,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Timur juga menegaskan tidak pernah menerima hadiah apa pun terkait jabatannya di kepolisian. Hal tersebut disampaikan menanggapi pertanyaan salah satu anggota Komisi III DPR, Panda Nababan.”Saya tidak pernah menerima hadiah apa pun,” tegasnya.
Sementara menanggapi pertanyaan soal praktik markus di kepolisian, Timur mengaku sudah ada perubahan di lembaganya. Dari segi sarana dan prasarana ditekan semaksimal mungkin untuk memperkecil ruang praktek mafia hukum.”Ruang pemeriksaan ada standar record untuk mengeliminir markus. Tidak ada intervensi apa pun terkait kasus apa pun,” sambungnya.
Timur Tak Penuhi Pansus Trisakti Karena Dilarang Pimpinan Polri
Komnas HAM sempat menuding Komjen Pol Timur Pradopo tidak kooperatif saat menjalani pemeriksaan dugaan pelanggaran HAM terkait kasus Trisakti. Hal ini pun sempat muncul dalam fit and proper test. Timur pun punya jawaban, dia dilarang atasan.”Semua petugas Polri tidak melakukan kegiatan secara pribadi tapi perintah. Kalau panggilan ditujukan pribadi, pimpinan saat itu saya tidak boleh berangkat,” kata Timur di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (14/10).
Timur memberikan penjelasan itu, terkait pertanyaan anggota Komisi III DPR Panda Nababan, yang dahulu menjadi Ketua Pansus Trisaksti.”Tahun 2001, Saya Ketua Pansus Trisakti. Saya memanggil Pak Timur. Saya tahu apa yang menjadi jawaban Pak Timur, tapi saya ingin mendengar jawaban itu lagi sekarang,” tanya Panda.Timur meyakinkan Komisi III, bahwa dirinya tidak datang karena sesuai arahan pimpinan. Sebagai anggota Polri tentu dia harus mematuhi perintah pimpinan.
“Karena itu adalah institusi, bukan orang perorangan, tapi perintah atasan,” imbuhnya.
Dia memberikan jaminan, bahwa dirinya tetap seorang yang menjunjung tinggi HAM. Pada tahun 1998 Trisakti, dia menjadi Kapolres Jakbar, dan tugas Kapolres adalah pengamanan wilayah, dan strategi adalah tataran di atasnya.”Namun kita tetap menjunjung tinggi HAM,” tutupnya.
Timur Harus Tuntaskan Kasus Tama, Tempo, dan Terorisme
Beberapa kasus yang belum tuntas sudah menunggu Komjen Pol Timur Pradopo jika akhirnya resmi jadi Kapolri. Salah satunya antara lain mengusut kasus penganiayaan aktivis ICW Tama S Langkun.
“Setelah tahu SBY menjatuhkan pilihan, TP ngga boleh main-main harus all out. Terutama masalah-masalah prioritas seperti penganiayaan aktivis ICW, kasus majalah Tempo, terorisme, perampokan,” kata Penasehat Kapolri Bachtiar Aly saat berbincang dengan detikcom, Selasa (5/10).
Menurut Guru Besar Ilmu Komunikasi Politik UI ini, kasus-kasus yang menyita perhatian masyarakat harus direspon segera. Polri harus segera mengembalikan kepercayaan masyarakat.
“Orangnya kan bersahaja. Keunggulan beliau (Timur) justru terletak pada kemampuannya dalam mendengar. Beliau pendengar yang baik. Tentunya kita berharap setelah mendengar kemudian melakukan aksi yang tepat,” jelasnya.
Masalah penganiayaan aktivis ICW dan pelemparan ke kantor Tempo, kata Bachtiar, menjadi prioritas karena isu yang beredar selalu menyudutkan Polri. Karenanya, Bachtiar berharap, Timur bisa menjadikan kasus itu sebagai masalah yang didahulukan untuk diselesaikan.
“Program yang baik silakan dilanjutkan. Tapi reformasi kultural di kepolisian harus jadi catatan penting dia,” tukasnya.
Terkait banyaknya kalangan yang menilai Timur mempunyai masalah saat tragedi Trisaksi 1997 lampau, Ketua Dewan Guru Besar FISIP UI ini mengatakan bahwa Timur tidak bisa langsung dipersalahkan. Saat insiden itu terhadi, Timur hanya menjabat sebagai Kapolres Jakarta Barat dan mengikuti komando atasan.
“Saat itu dia bagian dari sistem yang besar. Tidak bisa dipersalahkan begitu saja. Harus ada alasan dan buktinya,” imbuhnya.
SBY memilih Komjen Timur Pradopo sebagai calon tunggal Kapolri. Terpilihnya mantan Kapolda Metro Jaya ini cuma beberapa jam saja setelah dia mendapatkan kenaikan pangkat dan menduduki posisi baru sebagai Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) pada Senin (4/10) kemarin.
Timur lahir di Jombang, Jatim, 10 Januari 1956. Dia merupakan lulusan Akpol 1978. Dia pernah menjadi Kapolres Jakarta Barat pada 1997-1999 saat peristiwa Trisakti dan Semanggi meletus, Kapolres Jakarta Pusat (1999-2000), dan Kapolwiltabes Bandung (2001) serta menjadi Kapolda Banten, Kapolda Jabar dan terakhir Kapolda Metro Jaya. (Ant/detikcom/MetroTV/M16)