JAKARTA: Presiden Amerika Serikat Barack Obama diminta memperhatikan kasus dugaan pelanggaran HAM di Papua, terkait dengan penyiksaan oknum aparat militer terhadap warga sipil.

Hal itu disampaikan Human Rights Watch (HRW), organisasi pemantau HAM yang berbasis di New York, terkait dengan rencana kedatangan Obama di Jakarta.

Direktur Asia HRW Sophie Richardson mengatakan sejumlah tantangan serius terkait dengan masalah HAM dinilai akan menggerogoti demokrasi Indonesia dengan tidak ada reformasi pada sejumlah institusi.

“Indonesia memang telah membuat kemajuan, namun tak berarti Presiden Obama mengabaikan persoalan hak asasi manusia lainnya,” ujar Richardson kemarin.

Menurut dia, Obama harus mendorong Pemerintah Indonesia mengambil tindakan untuk melindungi kebe-basan berekspresi serta mewajibkan akuntabilitas militer.

Menurut HRW, beredarnya video penyiksaan brutal yang dilakukan oknum anggota militer di Papua, menegaskan tentang pentingnya dilakukan hukuman yang efektif bagi pelanggar HAM.

Organisasi itu juga meminta agar pengadilan terhadap anggota militer tersebut dilakukan secara transparan. Penyiksaan itu beredar melalui video You Tube pada Oktober.

Richardson menegaskan tuntutan yang dibuat seharusnya merefleksikan seberapa brutal penyiksaan tersebut dilakukan. Demikian pula, sambungnya, hukuman juga mesti diterapkan kepada pihak yang memiliki tongkat komando atas terjadinya tindakan kekerasan di Papua.

“Namun, beberapa kasus memperlihatkan anggota militer hanya dituntut ringan dan tak mencerminkan skala penyalahgunaan wewenangnya. Beberapa kasus yang ditangani militer justru tak sampai ke pengadilan,” ujarnya.

HRW juga meminta agar Obama juga mengimbau Pemerintah Indonesia untuk membuka akses bagi diplomat, wartawan asing, aktivis ke Papua, di mana pelanggaran HAM sering terjadi. Diketahui pada 2009, pemerintah menutup kantor International Committee of the Red Cross di provinsi tersebut.

Sementara itu, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) dan Dewan Adat Papua mendesak agar dilakukan penyelidikan langsung oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Terkait dengan peristiwa di Tinggi Nambut, Papua, Kontras bersama dengan Dewan Adat Papua menyampaikan satu alat bukti berupa testimoni salah satu korban, Anggen Pugo Kiwo yang berhasil menyelamatkan diri saat peristiwa tersebut berlangsung ke Komnas HAM. Kepala Divisi Politik, Hukum dan HAM Kontras Sri Suparyati mengatakan video ini penting sebagai salah satu alat bukti kuat terjadinya peristiwa penyiksaan tersebut.

Kami memandang bahwa peristiwa penyiksaan yang terjadi di Papua merupakan pelanggaran HAM berat yang membutuhkan perhatian khusus dari Komnas HAM untuk segera melakukan penyelidikan langsung ke tempat kejadian,” ujarnya.

Sesuai rencana

Kunjungan kenegaraan Obama di Indonesia pada 9-10 November dipastikan jadi, meski sejumlah maskapai penerbangan asing membatalkan rutenya dari luar negeri ke Indonesia menyusul adanya kekhawatiran akan dampak debu Gunung Merapi.

“Sampai saat ini program kunjungan masih seperti yang direncanakan,” kata Staf Khusus Presiden bidang Hubungan Luar Negeri Teuku Faizasyah ketika dihubungi melalui telepon genggamnya kemarin.

Ketika ditanyakan apakah ada penyesuaian atau antisipasi khusus dalam kunjungan tersebut menyusul Gunung Merapi yang masih mengeluarkan awan panasnya, Teuku mengatakan jika dilakukan hal tersebut harus ditanyakan kepada pihak AS.

Namun, jelasnya dari komunikasi yang terus berjalan, program agenda selama kunjungan kenegaraan Obama di Indonesia masih sesuai dengan rencana. “Semangatnya adalah kedua pihak ingin memastikan kunjungan dilakukan,” kata Teuku.

Sementara itu, Biro Pers dan Media Istana Kepresidenan menginformasikan Presiden Obama akan mendarat di Halim Perdanakusuma pada 9 November, dan akan melakukan serangkai-an agenda hingga 10 November.

Adapun salah satu agenda yang disebutkan dalam pesan singkat Biro pers Istana Kepresidenan adalah rencana Obama untuk menyampaikan pidatonya pada publik (public speech) bertempat di Universitas Indonesia (UI), Depok, pada 10 November. (linda.silitonga@bisnis.co.id/anugerah.perkasa@bisnis.co.id)