JAKARTA — Koordinator Kontras, Haris Azhar meminta agar Presiden SBY mulai membicarakan dialog damai saat melakukan kunjungan dalam dua hari ini (21-22 November 2010) di Papua.

"Seharusnya kunjungan ini mengagendakan pembahasan situasi keamanan yang banyak berimplikasi pada memburuknya kondisi Hak Asasi Manusia (HAM) di masyarakat sipil Papua. Atau secara lebih luas, SBY harus mengagendakan perumusan dialog di Papua," kata Haris Azhar saat jumpa pers di kantor Kontras, Minggu (21/11/2010).

Ia mengatakan, sangat disayangkan jika kunjungan ini hanya untuk koordinasi kerja dan sekedar kunjungan simbolik, apalagi jika justru meningkatkan sekuritisasi Papua hingga berlipat-lipat.

Skandal penyiksaan oleh anggota TNI sebagaimana yang ada video youtube seharusnya bisa menjadi pintu masuk bagi pemerintah hari ini membangun keprihatinan atas kondisi di Papua. Terlebih kasus Video tersebut hanya direspon dengan cara terburu-buru, tidak transparan (bukan video yang
sebenarnya) dan tidak menghukum secara layak para pelaku dan penanggung jawabnya.

Kasus Video dan kegagalan memberikan keadilan atas kasus tersebut merupakan sebuah contoh kecil dari modus pengabaian hak-hak setiap anggota masyarakat di Papua.

"SBY tidak boleh datang ke Papua hanya sekedar kunjungan kenegaraan," tegasnya.

Masyarakat Papua, kata Haris Azhar, sejauh ini mengalami marjinalisasi dan diskriminasi. Masyarakat Papua dikorban dalam pola pembangunan yang gagal sejak orde baru sehingga menjadi subyek yang lemah (secara politik, edukasi).

"Pemerintah pusat selalu menutup kemungkinan dialog dengan masyarakat Papua. Pemberian otonomi khusus sejak 2001 terbukti gagal menghalau atau meminimalisir problem-problem di Papua. Yang terjadi kemudian justru meningkatkan angka korupsi oleh aparat pemerintahan lokal. Ini adalah bukti bahwa peningkatan biaya APBD untuk Papua tanpa memperbaiki persoalan lain secara komrehensif hanya akan mengubah wajah ketidak becusan pemerintah mengatasi persoalan Papua," ungkanya.