JAKARTA – Kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama dua hari ke Papua dalam rangka membicarakan pembangunan daerah dengan beberapa Gubernur Papua, dinilai tidak memiliki implikasi terhadap peningkatan kesejahteraan dan keadilan warga Papua.
 
Koordinator Badan Pekerja Korban Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), Haris Azhar mengatakan kunjungan Presiden seharusnya mengagendakan pembahasan situasi keamanan warga sipil Papua yang semakin mengenaskan.
 
"Kunjungan SBY seharusnya mengagendakan perumusan dialog tentang memburuknya kondisi Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua," ujar Haris saat jumpa Pers di Kantor Kontras, Jalan, Borobudur No.14, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (21/11/2010).
 
Dia menyayangkan kunjungan tersebut yang hanya untuk koordinasi kerja dan kunjungan simbolik. Bahkan lebih parah lagi kunjungan tersebut hanya untuk meningkatkan sekuritisasi Papua hingga berlipat-lipat.
 
Seharusnya kata Haris, skandal penyiksaan warga sipil oleh TNI yang menyebar di Youtube menjadi pintu masuk pemerintah membangun keprihatinan atas kondisi di Papua.
 
"Kasus video tentang penyiksaan warga sipil merupakan salah satu kegagalan pemerintah memberikan keadilan dan menjadi contoh modus pengabaian hak-hak setiap anggota masyarakat di Papua," ungkap dia.
 
Masyarakat Papua sejak orde Baru telah menjadi korban marginalisasi dan diskriminasi, bahkan hingga saat ini mereka menjadi korban pembangunan yang gagal.
 
"Mereka dijadikan subjek yang lemah baik secara politik, hingga ringkih untuk dijadikan obyek kekerasan. Pemerintah pusat selalu menutup ruang dialog dengan masyarakat Papua. Pemberian otonomi khusus sejak 2001 terbukti gagal meminimalisir persoalan-persoalan kekerasan dan kesejahteraan rakyat Papua," tuturnya.
(hri)