TEMPO Interaktif, Jakarta -Mantan anggota Tim Pencari Fakta kasus Munir, Usman Hamid, menyatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hanya membutuhkan sedikit keberanian politik untuk membongkar misteri pembunuhan Munir. "Ini karena kasus ini sudah semakin terang dengan bocornya dokumen kawat diplomatik pejabat Amerika Serikat terkait pembunuhan aktivis HAM ini," katanya Minggu (19/12).

Sebelumnya Wikileaks melansir sejumlah dokumen kawat diplomatik terkait pembunuhan Munir berjudul "Dugaan Keterlibatan Pejabat Tinggi". Dalam dokumen itu tercantum nama mantan Kepala Badan Intelejen Nasional, A.M Hendropriyono, sebagai dalang pembunuhan Munir. Hendro disebut pernah memimpin rapat untuk menyusun skenario pembunuhan Munir pada awal Januari 2004.

Dalam rapat tersebut, BIN menyunsun beberapa skenario pembunuhan bagi aktvis Hak Azasi Manusia ini. Awalnya, BIN berencana membunuh Munir di kantornya. Selain itu, skenario lainnya adalah membunuh di rumah, dengan bom mobil bahkan menggunankan santet.

Menurutnya, pemerintah selama ini telah gagal dalam membongkar siapa dalang dibalik pembunuhan ini. Sejauh ini, baru satu orang yang terjerat hukum dalam kasus ini. Dalam kasus ini Pollycarpus, mantan pilot Garuda Indonesia, telah divonis 20 tahun penjara karena dinilai terbukti telah membunuh Munir. Namun, siapa yang merencanakan, apa motif dibalik pembunuhan ini, dan siapa yang memerintahkan Pollycarpus, sampai saat ini masih gelap.

Usman menyatakan, ketidakmampuan pemerintahan SBY mengungkap kasus ini menjadi catatan penting dalam penegakan hukum di Indonesia. "Realitas hukum kita selalu terbalik, apa yang dikatakan polisi tidak terbukti adalah kebalikan dari fakta yang ada," katanya.

Aktivis KontraS ini menyatakan, selama ini pemerintah hanya diam dalam pengungkapan fakta kasus ini. Beberapa temuan TPF tidak pernah diungkapkan kepada publik. Namun, ia bersyukur fakta ini akhirnya terungkap melalui dokumen yang dibocorkan Wikileaks. "Sejak awal saya sudah menduga bahwa fakta ini akan terungkap, tinggal menunggu waktu saja," ujarnya.

Usman menambahkan, SBY juga hanya diam ketika kesepakatan antara BIN dan TPF dicederai. Usman bercerita, pada awalnya TPF menandatangani kesepakatan dengan BIN untuk mencari fakta terkait pembunuhan ini. Dalam kesepakatan itu, BIN berjanji akan memberikan akses kepada TPF untuk memeriksa pejabat-pejabatnya yang diduga terkait pembunuhan ini. "Faktanya banyak pejabat BIN yang kami panggil tapi tidak mau datang," ujarnya.

Selain itu, BIN juga pernah berjanji akan memberikan notulensi rapat yang diduga merencanakan skenario pembunuhan terhadap Munir. Namun, lagi-lagi janji itu diingkari. "Mereka malah memberikan dokumen yang tidak kami minta," kata Usman. Karena itu, Usman berharap dokumen ini dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat terkait kasus ini. Selain itu, Usman juga berharap hal ini dapat mengungkap misteri dibalik pembunuhan Munir.

FEBRIYAN