JAKARTA (RP) – Sebelas aktivis mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah melaporkan petugas Polres Jakarta Selatan ke Komisi Kepolisian Nasional. Mereka didampingi oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras).  “Kita menyesalkan tindakan pemukulan yang brutal dan sewenang-wenang yang dilakukan polisi dalam pengamanan demo di UIN,” ujar Koordinator Kontras Haris Azhar pada JPNN kemarin (25/12).

Demonstrasi yang berujung ricuh itu berlangsung Kamis 23 Desember 2010 lalu. Menurut investigasi Kontras di lapangan, insiden justru dimulai dari provokasi aparat kepolisian. “Kita mencatat 11 orang mahasiswa UIN dirawat di UGD. Bentuk kekerasan yang dilakukan oleh polisi adalah pemukulan bagian kepala dan perut, penendangan, dan injakan,” kata alumni magister hak asasi manusia Essex University, Inggris itu.
Aksi saat itu awalnya dilakukan dengan damai, kondisi memanas mulai terasa ketika mahasiswa mencoba memasuki pintu gerbang ketika Wapres Boediono datang dan memasuki kampus.

Saat itulah mahasiswa mulai bentrok dengan polisi dimana, Reza salah satu peserta aksi sempat di pukul dan ditendang oleh aparat. Setelah sempat berhenti dan mahasiswa mengheningkan cipta, bentrok kembali terjadi didahului dengan masuknya provokator ke barisan aksi. Kondisi memanas, massa aksi bubar dan saat itulah polisi mulai mengejar massa sampai keliling kampus.

“Bahkan, mahasiswa yang lewat juga terkena tempeleng dan jambak oleh polisi termasuk oleh preman,” kata Haris. Kontras menilai aksi seperti ini menunjukkan bahwa polisi masih tidak profesional. Kecenderungan polisi di lapangan dalam melakukan tindakan kekerasan masih menjadi solusi untuk mengakhiri sebuah aksi massa.

Respon petugas dilapangan dengan kekerasan pada aksi demo di UIN menambah kembali catatan perilaku polisi. Misalnya aksi massa evalusi pemerintahan SBY-Boediono beberapa bulan lalu. Saat itu, polisi dilapangan telah menembak salah satu mahasiswa UBK (Universitas Bung Karno) di depan Jalan Dipenoegoro. Termasuk bentrokan di 12 kota lainnya saat itu. “Ternyata, terpilihnya Timor Pradopo belum membawa wajah baru Polri yang lebih humanis. Oleh karenanya kami merekomendasikan agar Kompolnas dan Komnas HAM untuk segera melihat peristiwa kekerasan UIN,” katanya.

Secara terpisah, komisioner Kompolnas Adanan Pandupraja mengaku belum menerima laporan Kontras. “Pekan ini kan masih libur,” katanya.
Pada prinsipnya, Kompolnas siap menerima aduan apapun dari masyarakat. “Apalagi, kalau menyangkut dugaan kekerasan oleh aparat. Tentu akan kami tindaklanjuti,” katanya.(rdl/jpnn)