Kontras Minta Indonesia Dorong Isu HAM ASEAN

Metrotvnews.com, Jakarta: Koordinator Kontras Jakarta, Haris Azhar meminta Indonesia untuk melakukan terobosan dalam masa kepemimpinannya di ASEAN pada 2011 dengan mendorong isu hak asasi manusia.

"Salah satu indikator keberhasilan kepemimpinan Indonesia adalah saat ASEAN dapat mendekatkan diri dengan masyarakat sipil yang selama ini punya jarak dengan ASEAN itu sendiri," katanya dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (6/1).

Indonesia secara resmi menjadi Ketua Perhimpungan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) yang terdiri atas Brunei, Filipina, Kamboja, Laos, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand dan Vietnam untuk periode 2011.

"Indonesia sejauh ini punya komitmen yang besar mengenai HAM termasuk dalam pembentukan komisi HAM ASEAN (AICHR) yang diharapkan memiliki mandat yang kuat, walau pada kenyataannya kurang progresif," tambahnya.

Manajer Departemen Advokasi Jaringan Masyarakat Sipil Asia Tenggara (FORUM ASEAN) Atnike Nova Sigiro yang juga hadir dalam acara tersebut mengatakan bahwa anggota ASEAN masih kurang memberi dukungan politik kepada AICHR.

"Negara-negara anggota masih enggan untuk benar-benar ikut serta dalam AICHR, padahal kebijakan apa pun yang diambil oleh ASEAN akan berpengaruh kepada seluruh rakyat di Asia Tenggara," katanya.

Meski Indonesia punya keinginan untuk terbuka dengan masyarakat sipil di ASEAN, namun hal tersebut harus dibarengi dengan pembuatan kerangka institusi agar keterbukaan tersebut dapat berkelanjutan setelah Indonesia tidak lagi memimpin.

Terkait dengan masalah Myanmar yang kerap menjadi ganjalan HAM di ASEAN, Indonesia pun dapat berperan penting.

"Kami mengapresiasi tindakan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menelepon Aung San Suu Kyi pada Desember 2010, namun perlu ada upaya selanjutnya untuk mendorong dialog yang diharapkan terjadi antara Suu Kyi dan pemerintah yang berkuasa di Myanmar," ujar Wakil Direktur HRWG Choirul Anam di acara yang sama.

Menurut Choirul, Indonesia punya hubungan yang lebih erat dengan Myanmar dibanding dengan negara-negara lain di ASEAN. "Myanmar ingin melakukan reformasi militer yang merujuk pada reformasi militer yang dilakukan Indonesia. Hal ini adalah kesempatan bagi Indonesia untuk memberi masukan," tambahnya.

Choirul juga meminta agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui kaukus untuk Myanmar bekerja dengan efektif. Aung San Suu Kyi, tokoh demokrasi Myanmar, dalam suatu pernyataan pada Desember 2010 berharap agar Pemerintah Indonesia dan ASEAN dapat mendesak Pemerintah Myanmar untuk mendorong proses politik yang terbuka di sana.(Ant/BEY)