Mendesakkan HAM sebagai agenda prioritas dalam kepemimpinan Indonesia di ASEAN tahun 2011

Awal tahun 2011 ini, KontraS, HRWG dan FORUM-ASIA atas nama jaringan masyarakat sipil di Asia Tenggara yang tergabung dalam Solidarity of Asian People’s Advocacy – Task Force on ASEAN and Human Rights (SAPA TFAHR) ingin menyambut dan menyampaikan harapan kami atas Keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun ini, khususnya dalam soal pemajuan dan perlindungan HAK di kawasan ASEAN.

Dengan dikenalnya Indonesia di mata internasional sebagai negara yang demokratis dan menghormati HAM, maka tidak heran jika besar harapan pun ditujukan kepada Indonesia dalam masa kepemimpinannya di ASEAN tahun ini.

Oleh karena itu, sebagai gerakan masyarakat sipil di Asia Tenggara, kami sangat berharap agar Indonesia dapat menempatkan HAM sebagai agenda utama dalam kepemimpinannya di ASEAN, dan memaksimalkan perannya dalam memajukan mekanisme HAM ASEAN melalui beberapa cara:

Pertama, dengan menyediakan dukungan bagi pengembangan Komisi Ham ASEAN (AICHR). Telah lebih dari 1 tahun Komisi ini berdiri. Namun hingga saat ini, Komisi ini belum dapat bekerja secara efektif, baik karena kendala sumber daya seperti tidak adanya sekretariat regional maupun staf yang mendukung kerja-kerja Komisi HAM ASEAN, belum lagi jika kita memasukkan keterbatasan dukungan politik dari negara anggota ASEAN. Hal yang serupa juga dialami oleh Komisi HAM ASEAN untuk Hak Perempuan dan Anak (ACWC). Kami berharap dalam masa kepemimpinan ASEAN tahun ini, Indonesia dapat memastikan bahwa Komisi-komisi ini dapat dilengkapi dengan sumber daya yang cukup untuk mendukung kerja-kerjanya.

Kedua, sebagaimana tercantum dalam Piagam ASEAN bahwa ASEAN adalah organisasi ‘berorientasi masyarakat’, maka penting bagi Indonesia untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan di ASEAN, khususnya kebijakan-kebijakan yang akan membawa pengaruh bagi kesejahteraan masyarakat, seperti misalnya pembahasan Instrumen Perlindungan Buruh Migran ASEAN, pembentukkan Forum Difabel ASEAN, dan juga kerja-kerja dari ASEAN Community Councils (ACC).

Partisipasi yang meluas dapat dicapai dengan menyediakan kerangka institusional bagi peran serta masyarakat sipil. Misalnya, bagaimana pemerintah Indonesia dapat memastikan bahwa Konferensi Masyarakat Sipil ASEAN (ACSC)/ Forum Masyarakat ASEAN (APF) akan menjadi forum yang bermakna bagi partisipasi masyarakat sipil di ASEAN. Bagaimana pemerintah Indonesia dapat memastikan bahwa ada ruang bagi masyarakat sipil untuk memantau dan turut serta di dalam pertemuan-pertemuan resmi ASEAN, seperti misalnya Pertemuan Tingkat Mentri ASEAN dan ASEAN Summit.

Ketiga, dengan imej yang dimiliki Indonesia di dunia internasional dalam bidang HAM dan demokrasi, kami juga berharap bahwa Indonesia dapat menunjukkan kepemimpinannya di ASEAN dalam memajukan dan merespon situasi HAM di kawasan ini. Dalam rencana kerja tahun 2011 dan ToR Komisi HAM ASEAN, Komisi ini mendapatkan mandat dan tugas untuk menyusun draft Deklarasi HAM ASEAN. Kami mendesak agar pemerintah Indonesia dapat memainkan peran diplomasinya untuk memastikan agar ‘deklarasi’ ini dapat selesai pada waktunya dan menjadi instrumen HAM yang sejalan dengan semangat universalitas HAM.

Kami juga berharap agar pemerintah Indonesia dapat memainkan peran diplomatiknya untuk mempengaruhi dan mendesak negara anggota ASEAN dalam merespon situasi HAM di kawasan ini, seperti misalnya situasi HAM di Burma. Sebagaimana diungkapkan oleh Aung San Suu Kyi dalam wawancara di sebuah surat kabar pada Desember 2010 yang lalu. Aung San Suu Kyi berharap agar pemerintah Indonesia dan ASEAN mau mendesak pemerintah Burma untuk mendorong proses politik yang inklusif demi perbaikan situasi di Burma.

Akhirnya, sebagai gerakan masyarakat sipil di kawasan ASEAN, kami akan terus melanjutkan kerja-kerja untuk mendorong pemajuan dan perlindungan HAM di ASEAN dank arena itu menyambut dan memiliki harapan yang besar dari Kepemimpinan Indonesia di ASEAN pada tahun 2011 ini.

Jakarta, 6 Januari 2011

Solidarity of Asian People’s Advocacy – Task Force on ASEAN & Human Rights (SAPA TFAHR)

Kontak: