“Pasca-Cikeusik, ada tren yang dibangun dalam merespons Ahmadiyah, mendesak lewat demonstrasi agar perda muncul,” ujarnya saat ditemui di gedung LBH, Selasa (1/3).

Ia mengatakan, menurut data Kontras, ada 11 kebijakan lokal baik dari level bupati hingga gubernur yang melarang adanya Ahmadiyah. Dan empat di antaranya, muncul dalam beberapa hari belakangan.

“Tren ini muncul dengan memelintir pernyataan SBY tentang pembubaran ormas-ormas anarkis,” katanya.

Menurutnya, Ahmadiyah harus dilihat sebagai korban, dan bukan sebaliknya.

Pemerintah lokal, lanjutnya, cenderung dipolitisasi dan ditekan untuk mengeluarkan surat keputusan (SK).

“Pemerintah lokal lebih mudah dipolitisasi dan dimanfaatkan. Pemda lebih taat pada tekanan dari pada hak-hak kelompok minoritas,” tegas Haris. (*/OL-11)