JAKARTA — Koordinator Eksekutif Nasional Badan Pekerja Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Haris Azhar, mengklarifikasi pemberitaan JPNN hari ini yang berjudul ‘Kontras Dorong Petani Berani Bentrok’.

Haris menegaskan, KontraS sebagai organisasi advokasi HAM, tidak pernah membuat pernyataan seperti judul pemberitaan dimaksud. Dijelaskan pula, dalam pemberitaan tersebut nara sumbernya adalah Ruslan Purba. "Bahwa KontraS tidak memiliki pekerja/staf dengan nama ini. Kalau pun yang dimaksud Sdr Oslan Purba, maka kami beritahukan bahwa sdr Oslan Purba sudah tidak lagi menjabat Sekjen Federasi KontraS per 20 Januari 2011," terang Hariz Azhar dalam keterangan tertulisnya yang dikirim ke JPNN, Jumat (4/3).

Dijelaskan Haris, KontraS sebagai organisasi advokasi HAM memiliki prinsip kerja non kekerasan (non violence). "Untuk itu kami tidak pernah mendukung cara-cara kekerasan untuk melakukan advokasi sebagaimana ditulis dalam pemberitaan tersebut," papar Haris.

Lebih lanjut Haris menyatakan, "Oleh karena situasi ini, kami menyatakan bahwa kami tidak bertanggung jawab terhadap segala pemberitaan yang muncul dari pihak luar apalagi dengan membawa nama KontraS, namun kami tetap memantau dan menyampaikan koreksi apabila terdapat kesalahan yang mungkin dapat merugikan organisasi kami."

Berita yang diklarifikasi Haris terkait terkait konflik lahan, yang diwarnai bentrok antara para petani yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani (Gapokta) dengan personil Brimob Polda Sumut. Dalam berita itu, Sekjen Federasi Kontras, Ruslan Purba menyatakan,"Masyarakat pemilik lahan sendiri harus berani konflik, maju terus, terus pertahankan lahan yang sudah diputuskan secara hukum menjadi milik mereka." (sam/jpnn)