TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Maraknya kekerasan berlatar belakang agama, yang marak belakangan ini, seperti kekerasan terhadap Jamaah Ahmadiyah, dan lainnya, akibat Pemerintah tak cakap dalam menjalankan mandat konstitusi, UUD 1945.

"Maraknya kekerasan berlatar belakang agama karena Pemerintah tidak menjalankan mandat konstitusi dengan baik," kata Ketua Badan Pekerja, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar, kepada wartawan, selepas acara ulang tahun Kontras, Jakarta, Minggu (20/3/2011) siang.

Pemerintah, katanya, tidak memiliki ketegasan dalam menjaga mandat konstitusi terhadap kebebasan beragama. Pemerintah lanjutnya lebih banyak merepotkan dirinya menjaga kekuasaan mereka hingga tuntas di tahun 2014.

"Mereka nyaman dengan kekuasaan," katanya. (*)